SBY Yakin Keterlibatan Moeldoko dalam Kudeta di Luar Pengetahuan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan di partainya. Namun, upaya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo.

Menurut SBY, Jokowi merupakan sosok yang memiliki integritas, tidak seperti Moeldoko.

"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," kata SBY, dalam video yang dirilis, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: SBY: Bagi yang Ingin Merebut dan Membeli, Partai Demokrat Not For Sale

SBY menilai keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta di Demokrat justru menggangu dan merugikan nama baik Jokowi.

Di samping itu, SBY juga meyakini pencatutan nama sejumlah pejabat negara dalam polemik tersebut.

Sejumlah nama yang dicatut yakni, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu-menahu dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," kata SBY.

Di samping itu, SBY juga mendukung langkah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyurati Jokowi terkait upaya kudeta.

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik secara moral, Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," kata Presiden ke-6 RI itu.

Baca juga: Demokrat Pastikan Kader yang Terlibat Kudeta Kena Sanksi Tegas, Paling Berat Pemecatan

Ia menegaskan, tidak sependapat dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut isu kudeta di Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai.