Hadapi Isu Gerakan Kudeta di Demokrat, SBY "Turun Gunung"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku harus "turun gunung" untuk menghadapi isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

SBY mengatakan, meski sudah tidak lagi aktif dalam kegiatan harian partai, namun ia merasa harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta tersebut.

"Menghadapi gerakan ini, sebagai ketua majelis tinggi partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

"Meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

SBY menegaskan akan berjuang bersama pimpinan partai dan seluruh kader untuk menggagalkan upaya kudeta.

Ia mengatakan, kader Demokrat tidak boleh gentar meski para pelaku gerakan kudeta memiliki kekuatan politik dan uang.

SBY menuturkan, meski gerakan kudeta itu sudah dibongkar ke publik, ia mengaku mendapat informasi bahwa para pelaku masih bergerak di lapangan secara sembunyi-sembunyi.

Ia meyebut, para pelaku gerakan tidak lagi menyasar para ketua DPD dan DPC, tetapi siapa pun yang mau diiming-imingi imbalan dan janji-janji yang menggiurkan.

"Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan, mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai EO (event organizer), hadapi dengan sikap yang tegas. Usir orang-orang itu," ujar SBY.

Namun, SBY mengingatkan, perlawanan itu harus dilakukan secara patut, tanpa melakukan kekerasan atau main hakim sendiri.

"Banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan partai tanpa melawan hukum yang berlaku. Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya," kata dia.

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.

Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.