Ini Pesan Menko PMK untuk Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberi pesan kepada dewan dan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2021-2026 di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (22/2/2021).

Muhadjir mengatakan, para dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu mengetahui berbagai tantangan dalam urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kepada BPJS Ketenagakerjaan, Muhadjir meminta dewan dan direksinya siap menghadapi bonus demografi yang akan menambah jumlah angkatan kerja.

"Angkatan kerja kita saat ini 128 juta, jadi urusi mereka dengan menyiapkan angkatan kerja produktif," ujar Muhadjir dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Menko PMK Sebut Produksi GeNose C19 Diupayakan Lebih Masif

Ia mengharapkan BPJS Ketenagakerjaan bisa produktif dan memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Bahkan, Muhadjir juga berharap penghasilan dari BPJS Ketenagakerjaan bisa untuk meng-cover masyarakat yang tidak bekerja.

Sementara bagi BPJS Kesehatan, Muhadjir meminta dewan pengawas dan direksi membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat.

Dengan demikian, kata dia, BPJS Kesehatan tidak hanya mengobati masyrakat yang sakit, tetapi juga menciptakan masyarakat sehat mulai dari lahir hingga lansia.

"Inilah tugas BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan bagaimana memastikan masyarakat sehat betul-betul terlaksana. Mulai dari lahir, pencegahan stunting, termasuk mencegah penyakit-penyakit lain," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK: Pengelolaan Limbah Medis Masih Harus Hadapi Banyak Tantangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2021-2026 di Istana Negara, pada Senin (22/2/2021).

Pelantikan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37/P 2021, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Keppres Nomor 38/P/2021.