Ketua Komisi X Sayangkan Slot Formasi Sejuta PPPK untuk Guru Honorer Hanya 50 Persen

Kompas.com - 23/02/2021, 15:37 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man (dpr.go.id)Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyayangkan jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) bagi 1 juta guru honorer, hanya di kisaran 500.000 guru.

"Kami sangat menyayangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50 persen dari slot yang disediakan," kata Huda dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Perlu diketahui, pengajuan usulan formasi untuk program satu juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada 31 Desember 2020.

Baca juga: Cerita Para Guru Honorer, Dilema antara Gaji Rendah dan Pengabdian Tanpa Kepastian

Kendati demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai akhir Januari 2021. 

"Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak satu juta kursi belum juga terpenuhi," ujar Huda.

Huda mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memastikan telah menutup pengajuan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi 1 juta guru juta honorer.

Informasi tersebut didapat Huda dari pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Teguh Widjanarko memastikan jika pihaknya tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer.

Atas hal tersebut, Huda menyayangkan tak terpenuhinya slot formasi seleksi PPPK bagi satu juta guru honorer.

Padahal, ia sudah mengingatkan sejak awal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menggenjot sosialisasi pembukaan seleksi.

Namun, berdasarkan laporan di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemda sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat.

Baca juga: Catat, Ini Syarat Daftar PPPK Khusus Guru Honorer

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X