Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Edaran Kapolri Diapresiasi, Guru Besar Tata Negara: Bisa Dijadikan Pasal dalam UU ITE

Kompas.com - 23/02/2021, 15:21 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan mengapresiasi upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Surat edaran yang ditujukan ke seluruh polisi di Indonesia tersebut, menurutnya, bisa dijadikan pasal-pasal baru dalam UU ITE yang sedang diwacanakan untuk direvisi.

"Kapolri sudah bagus dengan restorative justice itu, maka harus ditingkatkan menjadi pasal di undang-undang. Jangan hanya jadi SE," ujar Asep saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).\

Surat edaran tersebut, kata Asep, juga menunjukkan adanya kepastian dalam penerapan pasal-pasal UU ITE atau pidana tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Baca juga: Pengamat: SE Kapolri Beri Kepastian Penanganan Perkara UU ITE

Hal itu ia katakan karena menurutnya ada dua hal yang harus tegas diatur dalam UU ITE.

Pertama, memastikan penyelesaian dengan cara musyawarah atau damai dan membedakan antara kepentingan pribadi dan umum.

"Dua itu harus dijaga. Jangan sampai semua penghinaan diselesaikan dengan hukum pidana. Undang-undang diperlukan untuk menjaga kepentingan pribadi dan negara," kata Asep.

Ia mengatakan, surat edaran itu akan membuat penyidik Polri tidak tergesa-gesa menanggapi laporan masyarakat.

Asep juga menegaskan, pendekatan restorative justice dengan mengutamakan mediasi pelapor dan terlapor dalam penanganan perkara UU ITE merupakan langkah yang baik.

Baca juga: YLBHI Nilai SE Kapolri Soal UU ITE Tidak Selesaikan Masalah

Artinya, tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan. Kecuali, dalam kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau kekerasan.

"Yang tidak boleh damai, ketika akibat yang ditimbulkan berpotensi kekerasan atau perpecahan. Atau ada penghinaan terhadap suku, golongan. Itu yang harus diselesaikan, jangan sampai hal yang penting juga dengan damai. Itu tidak adil," tuturnya.

Bertalian dengan itu, Asep mendorong Kapolri membuat aturan pelengkap surat edaran untuk menentukan parameter sebuah perkara termasuk SARA atau berpotensi memecah belah bangsa.

Menurutnya, ada tiga hal yang dapat menentukan batasan SARA atau tuduhan memecah belah bangsa.

Baca juga: SE Kapolri soal UU ITE: Restorative Justice Tak Berlaku untuk Kasus SARA dan Radikalisme

Pertama, pedoman yang lebih rigid tentang akibat dari tindakan yang dilaporkan.

Kedua, keterangan dari saksi ahli yang mengukur dengan objektif. Ketiga, ada pertanggungjawaban dari terlapor bahwa perkara bisa diselesaikan di luar pengadilan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Wapres Ma'ruf Akan Shalat dan Berkurban di Masjid Istiqlal

Idul Adha 2024, Wapres Ma'ruf Akan Shalat dan Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Panglima TNI: Prajurit yang Judi Online Bisa Dipecat, Supaya Tobat

Panglima TNI: Prajurit yang Judi Online Bisa Dipecat, Supaya Tobat

Nasional
RPP Manajemen ASN Diakselerasi, Menteri Anas: Perlu Kecermatan Agar Implementasi Kuat

RPP Manajemen ASN Diakselerasi, Menteri Anas: Perlu Kecermatan Agar Implementasi Kuat

Nasional
Kominfo Ancam Blokir Telegram jika Tak Hapus Konten Judi 'Online'

Kominfo Ancam Blokir Telegram jika Tak Hapus Konten Judi "Online"

Nasional
Kominfo Mulai Pantau Akun E-Wallet yang Terindikasi Dipakai Judi Online

Kominfo Mulai Pantau Akun E-Wallet yang Terindikasi Dipakai Judi Online

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Rule By Law' Jadi Penyakit Sistem Hukum Indonesia

Mahfud MD Sebut "Rule By Law" Jadi Penyakit Sistem Hukum Indonesia

Nasional
Soekarno-Hatta Bandara Tersibuk di ASEAN dan Masuk Deretan Terbaik di Dunia, Ini Respons Pembaca Berdasarkan Survei Kompas.com

Soekarno-Hatta Bandara Tersibuk di ASEAN dan Masuk Deretan Terbaik di Dunia, Ini Respons Pembaca Berdasarkan Survei Kompas.com

Nasional
Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Anies Janji Tuntaskan Persoalan Kampung Bayam

Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Anies Janji Tuntaskan Persoalan Kampung Bayam

Nasional
Ridwan Kamil Jadi Satu-Satunya Bacagub Jakarta yang Menguat di Koalisi Prabowo

Ridwan Kamil Jadi Satu-Satunya Bacagub Jakarta yang Menguat di Koalisi Prabowo

Nasional
Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI Tunggu Proses di DPP

Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI Tunggu Proses di DPP

Nasional
Ombudsman Klaim Berhasil Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 398,9 Miliar Sepanjang 2021-2024

Ombudsman Klaim Berhasil Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 398,9 Miliar Sepanjang 2021-2024

Nasional
KPK Sebut Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Sesuai Aturan

KPK Sebut Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Sesuai Aturan

Nasional
17.113 Jemaah Haji Indonesia Lakukan Tarwiyah

17.113 Jemaah Haji Indonesia Lakukan Tarwiyah

Nasional
PKS Dorong Kader Jadi Cawagub Anies, Ada Nama Sohibul Iman, Gamal Albinsaid, dan Mardani

PKS Dorong Kader Jadi Cawagub Anies, Ada Nama Sohibul Iman, Gamal Albinsaid, dan Mardani

Nasional
Gus Halim Sebut Pelestarian Adat dan Budaya dapat Percepat Pembangunan Desa

Gus Halim Sebut Pelestarian Adat dan Budaya dapat Percepat Pembangunan Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com