Tanggapi Survei LSI, Gerindra: Kami Belum Menghitung Peluang Pak Prabowo...

Kompas.com - 22/02/2021, 22:05 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan masker saat akan mengunjungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjalani masa observasi pascaevakuasi dari Wuhan, Hubei, China di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepualauan Riau, Rabu (5/2/2020). Kunjungan tersebut untuk memastikan WNI yang menjalani masa observasi dari virus Corona pascaevakuasi dari Wuhan, Hubei, China dalam keadaan sehat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan masker saat akan mengunjungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjalani masa observasi pascaevakuasi dari Wuhan, Hubei, China di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepualauan Riau, Rabu (5/2/2020). Kunjungan tersebut untuk memastikan WNI yang menjalani masa observasi dari virus Corona pascaevakuasi dari Wuhan, Hubei, China dalam keadaan sehat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA,KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburonkhman mengatakan, partainya belum memperhitungkan peluang Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Habiburonkhman menyusul hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam survei itu, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi jika Pilpres diadakan saat ini.

Surveri tersebut merilis elektabilitas Prabowo sebesar 22,5 persen. Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki tingkat elektabilitas tertinggi disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabilitas 10,6 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 10,2 persen.

Baca juga: Survei LSI: Kinerja Prabowo Paling Memuaskan Publik

Menurut Habiburonkhman Partai Gerindra masih ingin memfokuskan diri untuk membantu kinerja Prabowo sebagai Menhan dan para kader di DPR.

“Pemilu 2024 masih lama kami belum menghitung-hitung peluang Pak Prabowo maju sebagai capres, kami lebih memilih berkonsentrasi menyukseskan Pak Prabowo di kementerian dan para anggota dewan di Parlemen,” ujar Habiburonkhman dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Ia melanjutkan, hasil survei yang dilakukan LSI sebagai apresiasi masyarakat pada sosok Prabowo.

Meski tidak banyak muncul di media massa, Habiburonkhman menilai, tingkat elektabilitas Prabowo tinggi karena kerja kerasnya sebagai Menteri Pertahanan.

“Meskipun Pak Prabowo tidak banyak berpolemik di media, tapi rakyat tahu bahwa beliau kerja keras melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara di posisi Menhan,” pungkasnya.

Adapun dalam survei LSI tersebut Ganjar Pranowo menempati urutan kedua tertinggi setelah Prabowo.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ganjar-Anies Beda Tipis

Menanggapi hal tersebut Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat mengatakan pilihan terbuka untuk semua kader PDIP untuk menjadi Capres di Pemilu 2024 nanti.

Djarot menyebut penentuan calon presiden dari PDI-P tidak bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu dimulai, karena memerlukan waktu dan posisi yang tepat.

“Kita akan tunggu bagaimana ini, tergantung dari Pak Ganjar juga, bagaimana dia bisa meningkatkan elektabiltasnya dan teman-teman di PDI Perjuangan maupun dari luar juga bisa,” sebut Djarot.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X