Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Instruksi Jokowi Cegah Karhutla: Pengawasan hingga Sanksi

Kompas.com - 22/02/2021, 19:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Setidaknya, ada enam instruksi yang disampaikan Jokowi melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla bersama para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

"Saya tekankan lagi beberapa hal yang harus saudara-saudara lakukan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Pertama, Jokowi meminta agar pencegahan diprioritaskan. Perlu dilakukan deteksi dini dengan melakukan pemantauan di area-area rawan titik api.

Baca juga: Bahas Karhutla, Jokowi: Jangan Sampai Kita Malu di ASEAN Summit

Jika di suatu daerah muncul api kecil, pemadaman harus segera dilakukan. Jangan sampai pemadaman baru dilakukan setelah api membesar.

Sebab, api dalam keadaan besar terlanjur sulit dipadamkan sekalipun menggunakan water bombing.

"Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan pasti larinya ke angka triliun. Ini hati-hati, belum lagi kerusakan ekologi ekosistem kita," ujar Jokowi.

Kedua, Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur pemantauan dan pengawasan hingga ke tingkat bawah. Ia meminta jajarannya untuk memanfaatkan teknologi dalam hal ini.

Jokowi juga ingin agar pemantauan dan pengawasan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kepala desa.

Ia menyebut, edukasi terkait ancaman kebakaran hutan harus terus diberikan kepada masyarakat dan perusahaan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ketiga, kata Jokowi, perlu dicari solusi yang permanen untuk mencegah pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan.

Baca juga: Jokowi: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hujan dengan Intensitas Tinggi hingga April

Ia menyebut, 99 persen kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia dengan motif ekonomi. Ke depan, ia tak ingin ada lagi korporasi dan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar hutan.

Keempat, Jokowi ingin agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut terus dilanjutkan.

Ia mengaku telah memerintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk fokus memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi.

"Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor dengan berbagai teknik pembahasan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com