Bahas Karhutla, Jokowi: Jangan Sampai Kita Malu di ASEAN Summit

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia ditekan.

Ia tidak ingin negara-negara tetangga kembali mengeluhkan kabut asap akibat kebakaran hutan.

"Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN, ada satu, dua, tiga negara yang membicarakan lagi menegenai ini," kata Jokowi, Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla, di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Kebakaran Hutan Disebabkan Ulah Korporasi dan Masyarakat

Jokowi menyebut, dalam lima tahun terakhir angka kasus karhutla berhasil turun hingga 88 persen. Ia ingin capaian itu terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Dalam lima tahun ini sudah nggak ada, jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu, malu kita," ujar Jokowi.

"Dipikir kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini, bisa," tuturnya.

Untuk menekan angka kebakaran hutan, Jokowi mengingatkan pentingnya upaya pencegahan. Pemantauan harus terus dilakukan di area-area yang rawan titik api.

Ia menegaskan, pemadaman semestinya dilakukan ketika api masih kecil, tidak menunggu hingga membesar.

"Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan pasti larinya ke angka triliun. Ini hati-hati, belum lagi kerusakan ekologi ekosistem kita," kata Jokowi.

Baca juga: Greenpeace: 4,4 Juta Hektar Lahan Terbakar dalam Karhutla 2015-2019

Tak hanya itu, Jokowi meminta agar penataan ekosistem gambut di kawasan hidrologi gambut terus dilanjutkan. Ia mengaku telah memerintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk fokus dalam upaya tersebut.

Selain itu, Jokowi meminta infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus tersedia hingga ke tingkat terbawah, edukasi tentang ancaman kebakaran hutan juga harus diberikan kepada masyarakat hingga korporasi.

Jokowi tidak ingin ada masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar hutan lagi.

"Terakhir, saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Pejabat Baru agar Tahu Aturan Main, Dicopot jika Tak Tangani Karhutla

Berdasarkan investigasi Greenpeace, terdapat 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019.

Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru, sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan.