Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pejabat Baru agar Tahu Aturan Main, Dicopot jika Tak Tangani Karhutla

Kompas.com - 22/02/2021, 15:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan adanya kesepakatan yang menjadi konsekuensi apabila pejabat daerah tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah masing-masing.

Apabila karhutla membesar dan tidak tertangani, pejabat di suatu daerah bisa dicopot atau diganti dengan pejabat lain.

"Saya kira kita masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin setiap tahun (rapat), pasti semua masih ingat, yaitu (konsekuensinya) dicopot, yaitu diganti, jelas?" ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (22/2/2021).

"Meskipun saya baru perintah ke Panglima (TNI) dan Kapolri saat itu baru dua kali. Jadi kali ini saya ulang lagi, ini hanya untuk pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," kata Kepala Negara.

Baca juga: Padamkan Karhutla di Bengkalis Riau, Petugas Harus Terobos Hutan Menuju Lokasi Kebakaran

Jokowi menyebut, konsekuensi itu sudah menjadi kesepakatan pemerintah sejak 2016.

Kesepakatan ini ditujukan kepada pangdam, kapolda, kapolres, danrem, dan dandim.

Khusus bagi para pangdam, kapolda, kapolres, danrem dan dandim yang baru, Jokowi mengingatkan supaya mereka memahami konsekuensi itu.

"Auran mainnya masih tetap sama. Untuk mengingatkan, baik kepada para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, terutama jika ada pejabat-pejabat yang baru," ujar Jokowi.

Baca juga: Karhutla Juga Melanda Dumai, Puluhan Petugas Diterjunkan ke Lokasi untuk Pemadaman Api

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menekankan bahwa kesepakatan di atas harus menjadi perhatian lebih untuk daerah rawan bencana karhutla.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengingatkan agar semua pemda tetap waspada dan tidak lengah menghadapi potensi karhutla pada 2021.

Sebab, pada awal Januari 2021, telah ada kejadian karhutla di Riau dan Kalimantan Barat.

"Misal tadi di Riau disampaikan Pak Menkopolhukam sudah terjadi 29 kejadian karhutla. Ini hati-hati Pak Gubernur Riau," kata Jokowi.

"Meski ini bisa ditangani, tapi jangan sampai nanti muncul lagi. Lalu muncul lagi," ucap dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com