Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bencana Banjir, Wapres Minta Kementerian dan Pemda Buat Rencana Matang Perbaikan Ekosistem

Kompas.com - 22/02/2021, 15:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian teknis dan pemerintah daerah membuat perencanaan matang untuk perbaikan ekosistem lingkungan.

Hal tersebut berkaitan dengan bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Air.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, saat ini banyak ekosistem lingkungan yang rusak sehingga perlu perbaikan, terutama di hulu.

“Perbaikan ekosistem di hulu mendesak dilakukan agar peristiwa banjir bisa berkurang intensitasnya,” kata Masduki dalam keterangan persnya, Senin (22/2/2021).

Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Siaga Bencana 17 Kabupaten dan Kota di Sulsel

Masduki mengatakan, Wapres melihat bencana banjir akan terus berulang apabila penyebab utamanya tidak diselesaikan.

Terlebih, Wapres juga mendapatkan laporan tentang peristiwa banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah yang terjadi akibat alih fungsi lahan.

“Artinya kalau hanya membangun infrastruktur penampung air saat hujan saja tidak cukup jika alih fungsi lahan hutan menjadi sawah atau perkebunan dan areal pertambangan secara ilegal masih terjadi,” kata dia.

Masduki mengatakan, saat ini pemerintah mempunyai dana terbatas untuk dialokasikan ke infrastruktur.

Hal tersebut karena pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan belum menunjukkan akan berakhir.

Baca juga: Periuk Kota Tangerang Terendam Banjir Sejak Sabtu, Ketinggian Air Masih 3,5 Meter

Padahal proses dan biaya yang dibutuhkan membangun infrastruktur penanganan banjir tidak mudah dan murah.

Dalam menanganinya, kata dia, harus terintegrasi satu sama lain.

"Jadi dengan dana terbatas, pendekatan yang digunakan harus terintegrasi antara hulu dan hilir. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ucap dia.

Pada Sabtu (13/2/2021), Wapres Ma'ruf Amin diketahui mengunjungi korban banjir Karawang di Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti tentang aksi perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam, salah satunya adalah banjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com