Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Pekerja: Tingkatkan Keahlian agar Setelah Pandemi Membaik, Mampu Bersaing Secara Global

Kompas.com - 22/02/2021, 10:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, seluruh pekerja harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Sehingga setelah pandemi membaik, kemampuan dan pengetahuan pekerja meningkat dan lebih mampu bersaing secara global.

"Kita juga harus menyiapkan diri sebaik-baiknya, meningkatkan pengetahuan dan keahlian agar di saat situasi (pandemi) membaik kita mampu bersaing dan menjadi pemenang dalam persaingan global yang semakin kompetitif," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-48 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang digelar secara virtual pada Senin (22/9/2021).

Jokowi mengakui, pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa masyarakat tetap harus optimistis untuk mendorong ekonomi kembali bergerak.

"Membuat para pekerja kembali bekerja dan membuka semakin banyak lapangan kerja baru. Jaga harapan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik," tambahnya.

Baca juga: Surati Presiden hingga Ketua DPR, Ombudsman Sarankan Langkah Mitigasi Terkait Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Diberitakan, pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan hampir seluruh masyarakat di dunia.

Pandemi membuat banyak orang mengalami pengurangan jam kerja sehingga penghasilan mereka pun berkurang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, setidaknya akibat pandemi terdapat 24 juta tenaga kerja yang kehilangan jam kerja di Indonesia.

Waktu bekerja dari para pekerja tersebut berkurang minimal separuh dari jam kerja normal.

"Jadi kalau dia kerja 40 jam per minggu, mungkin dia kehilangan 20 jam per minggu," kata Suhariyanto dalam acara Kompas CEO Forum yang diadakan secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Untuk sektor pariwisata dan industri secara keseluruhan, berdasarkan perhitungan Bappenas sebanyak Rp 360 triliun penghasilan pekerja hilang akibat pandemi.

Baca juga: Presiden Didesak Segera Perintahkan Menkumham Mulai Revisi UU ITE

Bila dihitung secara lebih detil, baik dari dampak langsung dan tidak langsung, potensi yang hilang akibat pandemi hampir Rp 1.000 triliun.

Suharso mengatakan, hilangnya pendapatan tersebut yang menjadi salah satu penyebab daya beli masyarakat berkurang selama pandemi. Padahal, daya beli masyarakat merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup dominan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com