Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Parameter Politik: Masyarakat Jarang Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 22/02/2021, 10:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Parameter Politik mengungkapkan, masyarakat cenderung masih jarang menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut didapat dari temuan survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden.

"Masih banyak yang jarang menerapkan protokol Covid-19. Sebanyak 36,8 persen jarang mencuci tangan, 37,4 persen jarang memakai masker dan 63,8 persen jarang menjaga jarak," tulis rilis survei Parameter Politik yang diterima Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Adapun pengambilan data dilakukan pada 3-8 Februari 2021.

Kendati demikian, pada protokol kesehatan mencuci tangan, sebanyak 60,6 persen responden menjawab sering melakukan. Sisanya 2,6 persen tidak menjawab.

Sementara itu, untuk protokol kesehatan memakai masker, sebanyak 59,4 persen menjawab sering melakukan. Sisanya 3,2 persen tidak menjawab.

Baca juga: Ada 1.263.299 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia, Penyintas Diminta Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Untuk protokol kesehatan jaga jarak, sebanyak 33,1 persen menjawab sering melakukan. Lebih sedikit daripada responden yang mengaku jarang menerapkan yaitu 63,8 persen.

Sisanya untuk jaga jarak, 3,1 persen memilih tidak menjawab.

"Sehingga secara umum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol Covid-19 sebesar 54,8 persen," tulis rilis survei.

Survei menyatakan, angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika target dari penerapan protokol adalah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Survei Parameter Politik menyimpulkan, protokol menjaga jarak menjadi protokol yang paling sulit dijalankan dibanding memakai masker dan mencuci tangan.

"Penertiban, penegakan hukum, dan sosialisasi terkait protokol Covid-19 masih terus diperlukan," tulis rilis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

Nasional
Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com