Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sitompul Sebut AHY Harus Minta Maaf ke Presiden Jokowi

Kompas.com - 19/02/2021, 10:42 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P), Ruhut Sitompul menyebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Ruhut menyebut, meski AHY juga mengatakan sempat menggunakan asas praduga tak bersalah pada Presiden Joko Widodo, ia harus meminta maaf karena sudah melemparkan bola panas terkait dugaan perebutan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

“Ini menunjukan bahwa AHY itu childish. Sudah lempar bola panas, dan menuduh enggak-enggak pada Presiden Jokowi. Seharusnya AHY minta maaf karena sudah menduga Presiden Jokowi mengetahui semua. Walaupun dia pakai asas praduga tak bersalah tetap dia harus minta maaf,” terang Ruhut pada Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Berubah 180 Derajat, AHY Tak Lagi Menyeret Jokowi dalam Konflik Internal Demokrat

Saat ini, menurut Ruhut, Presiden Jokowi sedang fokus untuk mengurusi Covid-19. Selain itu, mengatakan bahwa PDI-P juga tak ingin ikut campur pada konflik Partai Demokrat.

“Pak Jokowi itu lagi fokus mengurusi Covid-19. Dia punya skala prioritas. AHY juga jangan bilang Pak Jokowi tidak tahu, mana ada Presiden tidak tahu masalah yang terjadi di negaranya. Hanya Pak Jokowi punya skala prioritas, dan kita (PDI-P) tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga partai lain,” ucap Ruhut.

Ia juga mengingatkan AHY untuk berhati-hati dengan mengklaim bahwa semua kader Partai Demokrat solid dibawah kepemimpinannya.

Baca juga: Sebut Tren Elektabilitas Demokrat Naik, AHY: Karena Kerja Keras Kader

Eks kader Partai Demokrat ini menyebutkan bahwa ia menerima banyak pesan singkat permintaan doa restu dari beberapa kader Partai Demokrat yang sedang menyiapkan Konfrensi Luar Biasa.

“Jangan mengatakan semua kader (Partai Demokrat) sudah solid. Banyak yang telepon saya dari daerah, mereka mau mengeluarkan KLB. Kalau solid buktinya ada DPC yang dipecat. Sudah solid kok mecat-memecat. Mereka enggak takut, mereka sudah kumpul di Jakarta,” kata Ruhut.

“banyak yang kontak saya, tetapi saya tegaskan. Bahwa saya tidak bisa ikut campur lagi, saya sekarang sudah bersama Ibu Megawati,” ucap Ruhut.

Baca juga: AHY: Sekali Dicap Pengkhianat, Sulit untuk Kembalikan Kepercayaan

Diberitakan sebelumnya, AHY mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal upaya perebutan kemepimpinan di tubuh Partai Demokrat.

“Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader,” sebut AHY dalam pesan kepada pengurus tingkat pusat dan daerah serta semua kader Partai Demokrat, Rabu (17/2/2021).

AHY juga megatakan bahwa dirinya sudah menyambangi dewan pimpinan cabang partai Demokrat di sejumlah daerah setelah bergulirnya isu kudeta di tubuh Partai Demokrat.

AHY menjelaskan safarinya ke sejumlah DPC bertujuan memastikan hubungan baik antara dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan daerah (DPD), dan dewan pimpinan cabang (DPC).

“Saya sejak hari ini sudah keliling kembali ke DPC-DPC di daerah-daerah untuk memastikan persoalan-persoalan antara hubungan DPP-DPD-DPC berjalan dengan baik,” ucap AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com