Sengketa Pilkada Kabupaten Bandung, Samosir, dan Yalimo Tetap Diperiksa MK, Ini Analisisnya

Kompas.com - 18/02/2021, 16:40 WIB
Ilustrasi mahkamah konstitusi. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AIlustrasi mahkamah konstitusi.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menyebutkan, dalam perkara sengketa Pilkada Kabupaten Bandung, Samosir, dan Yalimo sebenarnya sudah melebihi syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada 2020.

Namun, pemeriksaannya tetap dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ke tahap pembuktian.

"Sebetulnya perkara ini melebihi ambang batas 2 persen dan juga pendaftarannya melebihi waktu yang ditentukan," kata peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda dalam konferensi persnya, Kamis (18/2/2021).

"Tetapi yang berbeda dengan perkara lain yang tidak diterima MK, perkara tetap lanjut diperiksa perkara," ujar dia.

Baca juga: Kode Inisiatif: 80 Persen Perkara Pilkada Ditolak MK karena Lewati Ambang Batas Permohonan

Violla pun mencoba menganalisis mengapa MK tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Terkait perkara Kabupaten Samosir, Violla menduga ini krusial diperiksa karena adanya persoalan mendasar di bagian pencalonan ditujukan pada pihak terkait.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagaimana dalil yang disampaikan pemohon adanya indikasi ketidaksesuain dokumen dihadrikan pihak terkait atau kandidat yang menang sebelumya.

Selain itu, pemohon mendalilkan ada politik uang serta tidak adanya pelaksanaan kewenangan optimal penyelenggara pemilu terutama Bawaslu.

"Yaitu dokumen perpajakan dan juga dokumen terkait pendidikan, ijazah legalisir, ini hal yang krusial yang dijadikan pemohon mengajukan sengketa PHPK di MK," ujar dia.

Baca juga: 32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya

Sementara untuk Kabupaten Bandung dilanjutkan kemungkinan karena dalil pemohon yang menyatakan adanya politik atau menjanjikan sesuatu kepada konstituen melalui visi dan misi pihak terkait.

Seperti, bantuan untuk RW, pembagian kartu wirausaha, bantuan pertanian, dan insentif guru mengaji.

Pemohon juga mendalilkan ada dugaan keterlibatan ASN dan penggunaan sarana dan prasarana keagamaan dalam kampanye.

"Selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya kampanye pihak terkait yang menggunakan isu SARA terkait gender," ucapnya.

Menurut Violla, pihak terkait menyebutkan "tidak ada sejarahnya Kabupaten Bandung dipimpin oleh perempuan dan perintah agama pemimpin harus laki-laki".

Baca juga: Kode Inisiatif: 8 dari 32 Sengketa Pilkada yang Lanjut di MK Lewati Ambang Batas Pengajuan Permohonan

Pemohon juga menyinggung ketidaknetralan dan profesionalitas KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada.

Sedangkan perkara terakhir yang diungkap Violla karena melewati ambang batas pengajuan permohonan adalah sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo.

"Poin-poin yang menjadi pokok-pokok permohonan pemohon, di antaranya KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam," tuturnya.

Pokok permohonan lainnya pemohon juga menduga KPU melakukan rekapitulasi tidak sesuai dengan berita acara dan sertifikat rekapitulasi.

Serta terdapat dugaan perampasan, penghadangan, dan kekerasan oleh tim pasangan calon pihak terkait terhadap logistik surat suara.

Kendati demikian, dalam kesempatan yang sama Peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan sebenarnya ada lima perkara lagi yang melewati ambang batas pengajuan sengketa.

Sehingga, totalnya ada delapan perkara yang melewati ambang batas pengajuan namun pemeriksaannya dilanjutkan oleh MK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Nasional
Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kata KPK soal Pemberian Jeruk 3 Ton kepada Jokowi | Laju Penularan Covid-19 di Titik Terendah

[POPULER NASIONAL] Kata KPK soal Pemberian Jeruk 3 Ton kepada Jokowi | Laju Penularan Covid-19 di Titik Terendah

Nasional
RI Terima 4 Juta Dosis Vaksin Covovax dari India

RI Terima 4 Juta Dosis Vaksin Covovax dari India

Nasional
Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Tiba di KPK

Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Tiba di KPK

Nasional
RI Akan Tambah 1.000 Personel Penjaga Perdamaian PBB

RI Akan Tambah 1.000 Personel Penjaga Perdamaian PBB

Nasional
Kamis Siang Ini, 44 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Polri

Kamis Siang Ini, 44 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Polri

Nasional
Sidang Munarman, Dugaan Baiat dan Ajakan Dukung ISIS

Sidang Munarman, Dugaan Baiat dan Ajakan Dukung ISIS

Nasional
Draf Disetujui, Satu Etape Lagi Menuju Pengesahan RUU TPKS

Draf Disetujui, Satu Etape Lagi Menuju Pengesahan RUU TPKS

Nasional
Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

Nasional
Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Nasional
Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.