Kode Inisiatif: 80 Persen Perkara Pilkada Ditolak MK karena Lewati Ambang Batas Permohonan

Kompas.com - 18/02/2021, 14:50 WIB
Ilustrasi mahkamah konstitusi. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AIlustrasi mahkamah konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, alasan paling banyak digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak menerima perkara sengketa Pilkada 2020 adalah karena tidak dipenuhinya ambang batas pengajuan permohonan.

Menurut Ihsan, dari 90 perkara yang tidak diterima 72 di antaranya dinilai tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan.

"Justru ternyata putusan yang tidak dapat diterima dengan alasan melewati ambang batas ini angkanya sangat signifikan jumlahnya. Itu ada 72 perkara. Atau kalau kami persentasekan 80 persen," kata Ihsan dalam konferensi persnya, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: 32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya

Adapun peraturan mengenai ambang batas pengajuan permohonan ini tercantum dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara alasan lain tidak diterimanya sengketa pilkada karena melewati tengang waktu pengajuan permohonan yakni tiga hari kerja setelah hasil penghitungan suara ditetapkan.

"Ada juga 15 perkara yang MK tidak dapat diterima karena memang lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan yakni tiga hari kerja," ujarnya.

Kemudian, lanjut Ihsan, pihaknya juga mengidentifikasi ada dua perkara yang tidak dapat diterima oleh MK karena diajukan oleh bakal pasangan calon.

Ia menjelaskan, UU Pilkada dan Peraturan MK bakal pasangan calon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada.

Baca juga: 100 Perkara Sengketa Pilkada 2020 Kandas di MK

"Selain yang diajukan bakal calon, kami juga menemukan ada satu perkara yang ternyata perkara tersebut diajukan oleh pemantau pemilihan tapi tidak terakreditasi oleh KPU," ungkapnya.

"Nah karena pemantau pemilihan ini tdk terakreditasi oleh KPU maka dia tdk memiliki legal standing, kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil," ucap dia.

Diketahui, sejak 15 hingga 17 Februari 2021 MK sudah memutus 100 perkara sengketa hasil pilkada.

Jika dirincikan sebanyak 90 perkara dinyatakan tidak dapar diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili.

Jumlah perkara yang teregistrasi di MK tercatat ada 132 perkara. Dengan demikian ada 32 perkara yang akan lanjut ke tahap pembuktian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X