Kompas.com - 18/02/2021, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, alasan paling banyak digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak menerima perkara sengketa Pilkada 2020 adalah karena tidak dipenuhinya ambang batas pengajuan permohonan.

Menurut Ihsan, dari 90 perkara yang tidak diterima 72 di antaranya dinilai tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan.

"Justru ternyata putusan yang tidak dapat diterima dengan alasan melewati ambang batas ini angkanya sangat signifikan jumlahnya. Itu ada 72 perkara. Atau kalau kami persentasekan 80 persen," kata Ihsan dalam konferensi persnya, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: 32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya

Adapun peraturan mengenai ambang batas pengajuan permohonan ini tercantum dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara alasan lain tidak diterimanya sengketa pilkada karena melewati tengang waktu pengajuan permohonan yakni tiga hari kerja setelah hasil penghitungan suara ditetapkan.

"Ada juga 15 perkara yang MK tidak dapat diterima karena memang lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan yakni tiga hari kerja," ujarnya.

Kemudian, lanjut Ihsan, pihaknya juga mengidentifikasi ada dua perkara yang tidak dapat diterima oleh MK karena diajukan oleh bakal pasangan calon.

Ia menjelaskan, UU Pilkada dan Peraturan MK bakal pasangan calon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada.

Baca juga: 100 Perkara Sengketa Pilkada 2020 Kandas di MK

"Selain yang diajukan bakal calon, kami juga menemukan ada satu perkara yang ternyata perkara tersebut diajukan oleh pemantau pemilihan tapi tidak terakreditasi oleh KPU," ungkapnya.

"Nah karena pemantau pemilihan ini tdk terakreditasi oleh KPU maka dia tdk memiliki legal standing, kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil," ucap dia.

Diketahui, sejak 15 hingga 17 Februari 2021 MK sudah memutus 100 perkara sengketa hasil pilkada.

Jika dirincikan sebanyak 90 perkara dinyatakan tidak dapar diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili.

Jumlah perkara yang teregistrasi di MK tercatat ada 132 perkara. Dengan demikian ada 32 perkara yang akan lanjut ke tahap pembuktian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Nasional
Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Nasional
Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Nasional
Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Nasional
Air Mata Ibunda Yoshua

Air Mata Ibunda Yoshua

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.