Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Masyarakat Dukung Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Pandemi

Kompas.com - 17/02/2021, 14:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah harus didukung masyarakat dan elemen-elemen lainnya.

Terlebih, Ma'ruf menuturkan, pemerintah sudah menggunakan tiga pendekatan untuk dalam upaya penanganan pandemi, yakni protokol kesehatan, pembatasan mobilitas masyarakat hingga ke skala mikro, serta vaksinasi.

"Semua harus mendukung upaya-upaya ini. Begitu juga penanggulangan akibat-akibat pandeminya," kata Ma'ruf, dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi, dikutip Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Divaksin, Menkes Berharap Warga Lansia Termotivasi

Dalam menangani dampak pandemi, kata Ma'ruf, pemerintah menggulirkan sejumlah bantuan sosial (bansos), menggunakan dana stimulus dan memberikan anggaran besar pada 2020 maupun 2021.

Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk mempercepat proses penanganan Covid-19 dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, pembatasan dan vaksinasi.

"Sebab kalau masalah pandemi ini bisa kita atasi, pasti ekonomi kita akan naik. Kenapa ekonomi kita belum bisa bangkit? Karena kepercayaan para pengusaha belum pulih karena masih ada pandemi," tutur Ma'ruf.

"Oleh karena itu, pandeminya harus kita selesaikan ekonominya akan naik. Ini harus didukung semua pihak," lanjut dia.

Baca juga: Usai Divaksin, Wapres Ajak Warga Lansia Tak Takut Ikut Vaksinasi Covid-19

Selain itu, Ma'ruf juga mengakui bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah banyak mendapatkan kritik.

Namun ia meminta agar kritik yang disampaikan itu tidak boleh memprovokasi.

Ma'ruf mengatakan, beberapa kritik yang disampaikan belakangan ini sangat bagus untuk memperbaiki bangsa.

"Kemarin yang kritisi bagus sekali apa yang tidak baik, tapi jangan memprovokasi artinya membuat orang tidak percaya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mencontohkan provokasi dalam kritik yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

Antara lain, ajakan agar jangan mau divaksin, tidak perlu menggunakan masker, dan tidak perlu menaati pembatasan.

"Kalau rakyat diprovokasi tidak patuh, sasaran yang sudah kami siapkan pasti tidak akan berhasil (upaya penanganan)," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com