KSPI Surati Presiden Jokowi soal BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 17/02/2021, 11:13 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPresiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah atas kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Tak hanya Presiden, KSPI menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta supaya penyelidikan kasus ini diusut hingga tuntas.

"Kami percaya Presiden Jokowi akan memperhatikan dan mengambil tindakan terhadap indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: KSPI Minta Kejagung Terus Selidik Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Terkait dengan penyelidikan ini, KSPI meminta para direksi dan lembaga investasi untuk dipanggil guna menggali keterangan mereka.

Selain itu, KSPI mendesak supaya pemerintah melakukan pencegahan terhadap para direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak bepergian ke luar negeri.

"Kami juga meminta direksi untuk menghentikan dulu retorika tentang indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, supaya tidak menjadi polemik yang semakin berkepanjangan," ucap dia.

Ia juga mendesak supaya penyidik Kejagung tak menghentikan pengusutan hanya karena embel-embel kalimat 'risiko bisnis'.

Mengingat, BPJS Ketenagakerjaan terus mengalami kerugian sejak tiga tahun belakangan ini.

Baca juga: Buntut Dugaan Korupsi, KSPI Demo 10 Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Menurut dia, kerugian ini bukan sekadar karena salah kelola, melainkan juga karena kesalahan terus dibiarkan.

"Jangan hentikan penyidikan hanya dengan kalimat ini adalah risiko bisnis," kata dia.

Dikutip dari Kompas.tv, Kejagung menaksir kerugian negara akibat dugaan korupi pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyebut, kerugian BPJS Ketenagakerjaan itu terjadi setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

Baca juga: Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Menaker: Dana Manfaat Jamsos Buruh Tetap Aman

Febrie mempermasalahkan pengambilan keputusan BUMN itu mengelola dana nasabah.

"Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp 20 triliun?" kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

Nasional
BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

Nasional
UPDATE 15 April: Bertambah 6.362, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.438.254  Orang

UPDATE 15 April: Bertambah 6.362, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.438.254 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X