Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Usai Divaksin, Wapres Ajak Warga Lansia Tak Takut Ikut Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 17/02/2021, 11:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat yang usianya sudah lanjut tidak takut mengikuti vaksinasi Covid-19 ini.

Ia memastikan bahwa vaksin Sinovac yang sudah bisa digunakan untuk kelompok lansia tidak menimbulkan efek apapun.

Hal itulah yang membuat Ma'ruf pun menjadi orang pertama dari kelompok lansia non-nakes yang disuntik vaksin Covid-19.

"Saya ajak semua yang usianya sudah cukup lanjut, saya di atas 70 tahun (ikut vaksinasi). Ternyata vaksin ini Insya Allah tidak menimbulkan efek apa-apa," kata Ma'ruf usai disuntik vaksin Covid-19, di kediaman dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/2/2021).

Baca juga: Divaksin Covid-19, Wapres: Alhamdulillah Tak Ada Masalah, Tidak Sakit

"Mari kita ikut melaksanakan vaksinasi karena ini diharapkan rakyat Indonesia mengalami kekebalan terhadap Covid-19, kita belum tahu Covid-19 sampai kapan," lanjut dia.

Ma'ruf menjelaskan, kekebalan kelompok atau herd immunity bisa dicapai apabila sudah 70 persen populasi rakyat Indonesia divaksin Covid-19.

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 pun bersifat wajib dilaksanakan bagi mereka yang bisa mendapatkannya.

Bahkan menurut agama Islam, kata dia, setiap umat harus ber-kifayah atau wajib melaksanakan vaksin tersebut untuk melindungi diri.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Divaksin, Menkes Berharap Warga Lansia Termotivasi

"Menjaga diri dari penyakit itu hukumnya wajib. Wajibnya sampai kapan, sampai nanti tercapainya herd immunity, 70 persen (populasi) divaksin baru gugur kewajibannya," kata dia.

"Fardhu kifayah artinya kalau belum tercapai itu, dia belum hilang kewajibannya. Kalau tidak melaksanakan, itu berdosa bagi mereka yang memang tidak masalah divaksin kecuali ada sesuatu yang tidak memperbolehkannya," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf pun mengajak seluruh pihak untuk mengikuti program vaksinasi nasional agar Indonesia bisa kebal dalam menghadapi Covid-19.

Baca juga: Vaksinasi Lansia Dinilai Bisa Turunkan Angka Kematian Covid-19

Dengan demikian, kata dia, maka Indonesia pun bisa terlepas dari bahaya Covid-19 tersebut.

Diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin Sinovac untuk masyarakat usia di atas 60 tahun.

Vaksinasi bagi masyarakat kelompok lansia tersebut juga dimulai dari mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Nasional
KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

Nasional
Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Nasional
Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke