Din Syamsudin Dilaporkan ke KASN, Alasan Pelaporan, hingga Respons Dua Menteri...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhuma) Mahfud MD menilai, Din Syamsuddin adalah seorang tokoh yang kritis dan harus didengar.

Baca juga: Mahfud MD: Din Syamsuddin Tokoh Kritis, Tak Akan Diproses Hukum

Mahfud memastikan, pemerintah tidak berniat melakukan sanksi hukum pada Din Syamsuddin.

"Beliau itu penggagas negara terbentuk karena kesepakatan. Kalau menurut Nahdatul Ulama (NU) Darul Ahdi. Kalau menurut Muhammadiyah Darul Ahdi. Sama, itu artinya negara yang hadir karena kesepakatan lintas etnis, agama dan sebagainya" tutur Hamfud MD pada video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/2/2021).

Mahfud lebih jauh mengatakan bahwa Din bahkan pernah diberi tugas oleh pemerintah untuk melakukan perjalanan keliling dunia untuk menyampaikan Islam yang damai.

"Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsudin tokoh yang kritis. Yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsudin apalagi sampai memproses secara hukum? Ndak pernah, dan insya Allah tidak akan pernah karena kita anggap beliau itu tokoh," papar Mahfud.

Tanggapan tersebut juga disampaikan Menteri Agama (Meneg) Yaqut Cholil yang meminta semua pihak tidak mudah berprasangka tentang seseorang dengan paham radikal tertentu.

Baca juga: Tanggapi Laporan Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin, Menag: Jangan Mudah Beri Label Radikal

Yaqut menilai, pemberian stigma radikal pada seseorang dapat terjadi karena kurangnya informasi dan data yang menghadapi pada sikap dan perilaku orang lain.

"Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal," katanya secara tertulis pada situs Kemenag, Sabtu (14/2/2021).

Meski demikian, Yaqut menyebut bahwa berpolitik memang merupakan pelanggaran untuk ASN, namun menyampaikan kritik adalah suatu hal yang sah.

"Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," kata Yaqut.