Kemenkes Izinkan Ibu Menyusui, Orang dengan Komorbid, dan Penyintas Covid-19 Divaksin

Kompas.com - 12/02/2021, 13:53 WIB
Petugas bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan saat kegiatan vaksinasi massal dosis pertama di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2021). Kementerian Kesehatan hingga Minggu (7/2) telah memberikan vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama kepada 784.318 orang, sementara untuk vaksinasi tahap kedua sudah diberikan kepada 139.131 orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAPetugas bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan saat kegiatan vaksinasi massal dosis pertama di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2021). Kementerian Kesehatan hingga Minggu (7/2) telah memberikan vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama kepada 784.318 orang, sementara untuk vaksinasi tahap kedua sudah diberikan kepada 139.131 orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran (SE) Surat Edaran (SE) HK.02.02/I/368/2021 yang memperbolehkan ibu menyusui dan penyintas Covid-19 mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Budi Hidayat saat dikonfirmasi pada Jumat (12/2/2021) mengatakan, SE tersebut mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, penyintas Covid-19, dan sasaran yang ditunda.

"Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampaikan kajian bahwa vaksinasi Covid-19 dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas Covid-19 dan ibu menyusui," ujar Budi kepada Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Mungkinkah Aman untuk Pasien Kanker? Ahli Jelaskan

Budi mengatakan, kebijakan baru ini dibuat setelah ada persetujuan BPOM atas penambahan indikasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi usia 60 tahun ke atas dan mempertimbangkan besarnya sasaran yang ditunda pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.

Namun, Budi mengingatkan bahwa pemberian vaksin Covid-19 pada kelompok-kelompok di atas harus didahului dengan melakukan anamnesa atau pemeriksaan riwayat kesehatan tambahan.

Adapun poin-poin anamnesa tambahan sudah terlampir dalam SE tersebut.

Yang kedua, lanjut Budi, pelaksanaan pemberian vaksinasi mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Vaksin Lansia Diizinkan BPOM, Screening Ketat Dinilai Perlu untuk Pantau Komorbid

Untuk kelompok lansia, pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan dalam dua dosis dengan interval pemberian 28 hari (0 dan 28).

Untuk kelompok komorbid penderita darah tinggi (hipertensi) dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 MmHg. Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja skrining

Untuk kelompok komorbid diabetes, dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X