Kompas.com - 11/02/2021, 17:00 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/2/2021). Irfan KamilMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/2/2021).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdiskusi mengenai program vaksinasi Covid-19, Kamis (11/2/2021).

Budi mengatakan, program vaksinasi nasional tersebut menargetkan pemberian vaksin kepada 181,5 juta rakyat Indonesia di atas 18 tahun.

"Jadi butuh 363 juta vaksin dosis, karena masing-masing butuh dua dosis, kalau ditambah 15 persen cadangan ada 426 juta dosis vaksin," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (11/2/2021).

"Jadi bisa kebayang kalau harga vaksin rata-rata biar gampang menghitungnya 10 dollar dengan 426 juta dosis itu (totalnya) 4,3 billion (miliar) US dollars uangnya akan nanti dikeluarkan untuk membeli sejumlah vaksin ini," ucap Budi.

Baca juga: Perang Lawan Covid-19, Menkes: Diperlukan Kemampuan Intelijen TNI dan Polri

Oleh karena itu, Budi Gunadi beserta jajaran Kemenkes membuka dialog secara dini dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan pendampingan.

"Saya bicara dengan Pak Ketua, fungsinya KPK mencegah, jangan sampai teman-teman di kementerian/lembaga yang memang mendapatkan tanggung jawab besar dan anggaran yang besar ini jalan ke depannya salah," ucap Budi.

"Pak Ketua bilang, jangan sampai kita membiarkan mereka masuk jurang. Kalau bisa kita bantu kasih tahu, ini pagar-pagarnya supaya jangan sampai masuk jurang," kata dia.

Baca juga: Percepat Target Nasional, Jokowi Minta Pemda Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal

Selain persoalan vaksinasi, merek, dan perkembangannya, Budi menyebut, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai rencana program vaksinasi gotong royong dan vaksinasi mandiri.

Kendati demikian, ia mengatakan, program ini belum difinalisasi karena menunggu vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan vaksinasi kepada lansia selesai dan dimulai vaksinasi untuk tenaga publik.

"Setelah itu opsi ini baru akan kita kaji, diskusi yang sudah ada mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan dari KCP PEN kita bisa kemudian meluncurkan program ini," ucap Budi.

Baca juga: Dukung Menkes Genjot Testing, Pimpinan Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik jika Kasus Aktif Meningkat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X