Kompas.com - 11/02/2021, 18:51 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat umum bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sekitar April 2021.

Vaksinasi untuk masyarakat umum ini akan memprioritaskan daerah yang dinilai rentan penularan Covid-19 dan kawasan padat penduduk.

"Warga biasa bisa mendapatkan vaksin Covid-19 sekitar-sekitar bulan April. Itu diprioritaskan atau diarahkan dengan prioritas ke daerah rentan wabah dan daerah yang berpenduduk padat," ujar Moeldoko dalam acara "KSP Mendengar" yang ditayangkan secara virtual, Kamis (11/2/2021).

Menurut Moeldoko, alasan diprioritaskannya vaksin di daerah-daerah tersebut agar memutus penularan di kawasan padat yang nantinya berdampak pada menurunnya kasus Covid-19.

Baca juga: Kunjungi KPK, Menkes Minta Pendampingan Program Vaksinasi Covid-19

"Menjadi prioritas karena vaksin tujuannya adalah untuk memotong transmisi. Jadi kalau penduduknya padat, itu menjadi prioritas," tegasnya.

"Kalau daerah (zona) merah akan jadi prioritas. Apalagi yang (zona) hitam," tutur Moeldoko.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Panglima TNI ini menyebut, pengaturan terkait kelompok yang akan divaksinasi, waktu pelaksanaan dan tahapan serta prioritasnya sudah diatur Kementerian Kesehatan. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan.

Selain itu, masyarakat dengan risiko tinggi terpapar Covid-19 juga bisa segera mendapatkan suntikan vaksin.

"Mulai pekan depan ini sudah mulai masuk (vaksinasi untuk) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat," ujar Jokowi pada "Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021" di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X