Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Lansia Diizinkan BPOM, Screening Ketat Dinilai Perlu untuk Pantau Komorbid

Kompas.com - 08/02/2021, 10:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Rahmad Handoyo mengingatkan perlu adanya screening ketat terkait penyakit bawaan atau komorbid dalam program vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia).

Ia berharap, para lansia penerima vaksin adalah mereka yang tidak memiliki penyakit bawaan yang didapat berdasarkan hasil screening ketat.

"Perlu screening yang ketat apakah para lansia ini memiliki penyakit bawaan atau tidak. Mengingat sampai saat ini vaksin ini tidak diperuntukkan yang ada komorbidnya," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Agar Pandemi Tak Berlanjut hingga 10 Tahun, Ini 3 Saran IDI untuk Pemerintah

Selain itu, ia juga menekankan agar screening ketat juga dilakukan terutama di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Screening atau pengecekan tersebut, kata dia, untuk memastikan agar para lansia penerima vaksin tidak ada yang berstatus komorbid ketika hendak divaksin.

"Screening ketat perlu dilakukan. Apalagi di desa yang jauh dari fasilitas kesehatan. Jangan sampai begitu mau divaksin ternyata ada komorbid," ujarnya.

Di samping itu, Rahmad juga meyakini bahwa vaksin Sinovac aman untuk lansia. Menurut dia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentu mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin pada lansia didasarkan pada data uji klinik di China dan Brazil.

"Dari sampel uji klinik, usia 60 tahun ke atas dari rilis yang disampaikan, syukurlah terbukti efektif dan keamanan bagus. Efek samping juga sangat aman penggunaan vaksin untuk di atas 60 tahun," kata dia.

Baca juga: BPOM Ingatkan Agar Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Dilakukan Hati-hati

Rahmad berharap pemerintah benar-benar mempersiapkan proses pelaksanaan di lapangan terkait vaksinasi lansia, setelah keluar izin penggunaan darurat oleh BPOM.

Salah satunya, ia berharap pengoptimalan terkait sumber daya manusia (SDM) kesehatan seperti tenaga kesehatan dan relawan vaksinasi terus dikerahkan.

"Hal ini agar target dari pemerintah 15 bulan benar terealisasi proses vaksinasinya," ujar dia.

Hari ini, Senin (8/2/2021) pemerintah akan melaksanakan vaksinasi nasional Covid-19 kepada kelompok masyarakat lansia.

Baca juga: Pakai Hasil Uji Klinis Brazil, BPOM: Tak Ada Efek Samping Serius Vaksin Sinovac untuk Lansia

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com