Kompas.com - 11/02/2021, 19:21 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan,  di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri, meminta uang Rp 5 miliar kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) untuk diberikan kepada Edhy dalam rangka penerbitan izin budidaya dan ekspor benih lobster.

Hal itu tertuang dalam surat dakwaan terdakwa penyuap Edhy, Direktur PT DPPP Suharjito, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2/2021).

“Mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan izin dimaksud, PT DPPP harus memberikan uang komitmen kepada Edhy Prabowo melalui Safri sebesar Rp 5.000.000.000 yang dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan,” demikian bunyi surat dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Safri mengungkapkan, permintaan uang tersebut ketika anak buah Suharjito menanyakan perkembangan perizinan yang diajukan PT DPPP.

Sebab sebelumnya, pada pertengahan Mei 2020, PT DPPP telah memaparkan rencana bisnis (business plan) benih lobster di hadapan Tim Uji Tuntas (due diligence).

Baca juga: Edhy Prabowo Diduga Beli Rolex Seharga Rp 700 Juta dari Uang Suap

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun tim itu diketuai oleh Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Edhy dan wakilnya adalah Safri.

Setelah presentasi, materi business plan perusahaan Suharjito diterima dengan catatan ada yang harus direvisi.

PT DPPP sebenarnya telah mengirim revisi business plan kepada sekretaris pribadi Safri, Dalendra Kardina. Akan tetapi, prosesnya ternyata terhenti karena perintah Safri.

“Safri menyampaikan agar Dalendra Kardina tidak mengirimkan revisi Business Plan BBL PT DPPP tersebut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penerbitan izin budidaya, sampai menunggu arahan darinya atau dari Andreau Misanta Pribadi,” ungkap jaksa.

Setelah Safri meminta uang, Suharjito menyanggupi untuk memberi uang kepada Edhy.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.