Kompas.com - 11/02/2021, 16:51 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Namun, Mardani mengaku, partainya tetap berupaya agar UU Pemilu tetap direvisi.

Baca juga: Ketua Komisi II: Kami Sepakat Tidak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Ia membeberkan sejumlah alasan kuat mengapa partainya bersikap untuk tetap melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Pertama, dia menilai bahwa secara fundamental demokrasi di Indonesia sedang sakit. Hal tersebut, kata Mardani, dikarenakan demokrasi berjalan hanya sekadar prosedural dan bukan substansial.

"Kalau kita lihat pemilu secara umum, biayanya mahal. Saat yang sama merit sistem belum terjadi dan yang berkembang saat ini adalah kandidasinya mahal, dan dinasti politiknya tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, maraknya politik uang juga dibiarkan hidup dalam demokrasi Indonesia.

Di saat yang sama, lanjutnya, kualitas pemerintah dinilai rendah. Hal tersebut terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah jika dibandingkan angka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Mardani melihat pengalaman buruk dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 yang harus dibenahi.

Kala itu, kata dia, ada ratusan petugas penyelenggara pemilu ad hoc kehilangan nyawa karena kelelahan dalam melaksanakan lima pemilihan sekaligus.

"Plus ada banyak sekali kesusahan teknis ketika pileg, pilpres dan pilkada disatukan," imbuh Mardani.

Baca juga: KPU Usul Aturan Mengenai Sirekap Masuk ke Pembahasan RUU Pemilu

Kemudian, ia menilai bahwa jika pemilu dilakukan bersamaan dengan pilkada, maka perdebatan hanya akan didominasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut ia lihat dari pengalaman Pilpres 2019 yang mana perdebatan berkutat hanya pada sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai kontestan pilpres.

Padahal, ia mengatakan ada enam pemilihan lainnya yang juga patut disoroti masyarakat yaitu calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, gubernur, dan bupati/wali kota.

"Kemarin di 2019 saja, Indonesia cuma sekadar Jokowi sama Prabowo. Tidak ada diskusi partai politik, tidak ada paparan caleg, tidak ada DPD, apalagi DPRD provinsi kabupaten/kota kurang," ujarnya.

"Nah, kalau nanti ke depan, pemilihan itu pusat sendiri, kemudian provinsi sendiri, kabupaten/kota sendiri. Saya rasa itu akan sangat baik," sambungnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.