Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Kerahkan 40.366 Bhabinkamtibmas Jadi Penelusur Covid-19

Kompas.com - 11/02/2021, 12:41 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan 40.366 anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk ditugaskan sebagai penelusur penyebaran Covid-19.

Sigit mengatakan, hal ini bertalian dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, perawatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Setidaknya ada 40.366 personel Bhabinkamtimbas yang sudah disiapkan untuk bertindak sebagai tracer sebagai tujuh langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19," ujar Sigit, dalam apel serentak yang digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Menkes Ajak TNI-Polri Kerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Jadi Pelacak Covid-19

Selain itu, Polri juga menyiapkan 13.500 tenaga kesehatan, yang 900 di antaranya telah dilatih menjadi vaksinator oleh Bapelkes/BBBK Kementerian Kesehatan. Sementara, 12.600 tenaga kesehatan lainnya akan diberikan pelatihan serupa dalam waktu dekat.

"Vaksinator dan tracer Polri ini disiagakan dalam rangka membantu tugas tenaga kesehatan, khususnya pemberian vaksinasi terhadap anggota Polri maupun kepada masyarakat umum," kata Sigit.

Sigit berharap seluruh tenaga vaksinator dan penelusur Covid-19 cakap dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Panglima TNI Kerahkan 27.866 Babinsa untuk Tracing Covid-19

Dalam kesempatan itu, ia sekaligus mengingatkan pentingnya sinergi dengan personel Babinsa TNI dan petugas dinas kesehatan di wilayah masing-masing.

Ia mengatakan, presiden telah menegaskan bahwa penanganan pandemi harus dilakukan secara bersama-sama menerapkan disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan.

"Optimisme masyarakat harus terus dijaga dengan keseriusan dan upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19," tuturnya.

Baca juga: Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk Tracing Covid-19 Dipertanyakan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan meningkatkan upaya 3T untuk menekan angka penularan Covid-19 dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan dan ini akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas," kata Airlangga, seusai mengikuti rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan menteri terkait di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mempertanyakan kapasitas dan peran Babinsa bersama Babinkamtibmas dalam kegiatan tersebut.

Baca juga: Airlangga Ungkap Alasan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan Tracing Covid-19

 

Ia menilai, Babinsa dan Babinkamtibmas tidak memiliki kompetensi dalam upaya penelusuran karena kemampuan tracing dimiliki tenaga medis. 

Jika bertugas sebagai pendamping, menurut Fahmi, perlu ada protokol jelas saat pengamanan tenaga kesehatan maupun tindakan lanjutan, seperti membawa kandidat yang diperiksa dengan hasil reaktif Covid-19.

"Belum lagi ada potensi agen penyebaran Covid-19, mengingat TNI-Polri yang ditugaskan adalah Babinsa/Babinkamtibmas yang berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di luar masalah penanganan Covid-19," ucap Fahmi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com