Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk "Tracing" Covid-19 Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi mempertanyakan rencana pemerintah melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melakukan penelusuran (tracing) penyebaran Covid-19.

Menurut Fahmi, rencana tersebut perlu diperjelas agar masyarakat tidak salah persepsi

"Pelibatan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan satpol PP dalam upaya penelusuran (tracing) kasus Covid-19 perlu diperjelas lebih lanjut. Sebab, ada kekhawatiran pelibatan TNI-Polri lewat Babinsa maupun Babinkamtibmas justru bermakna lain di masyarakat," ujar Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Airlangga Ungkap Alasan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan Tracing Covid-19

Fahmi menilai, pelibatan Babinsa, Babinkamtibmas, maupun satpol PP dalam gerakan masyarakat sebetulnya sudah pernah dilakukan, contohnya, di Jawa Tengah.

Di sana, Kodam Diponegoro bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan program pemantauan jentik nyamuk.

Para tentara tersebut menjadi agen untuk berhubungan dengan masyarakat.

Setelah warga menerima kedatangan rombongan, petugas kesehatan masuk dan mengecek kondisi penampungan air di daerah.

Menurut Fahmi, dari situasi tersebut, pemerintah seolah mengambil jalan cepat untuk mengontrol rakyat dalam upaya penelusuran kasus.

"Pemerintah lebih memilih pendekatan dengan efek psikologis kepada masyarakat agar segera patuh dengan pemerintah dan mau diperiksa," kata Fahmi.

Baca juga: Jokowi Ingin Babinsa hingga Satpol PP Dilibatkan dalam Tracing Covid-19

Di sisi lain, pihaknya juga mempertanyakan kapasitas dan peran Babinsa bersama Babinkamtibmas dalam kegiatan tersebut.

Dia menilai, Babinsa dan Babinkamtibmas tidak memiliki kompetensi dalam upaya tracing karena kemampuan tracing dimiliki tenaga medis.

Kalau pun mereka bertugas sebagai pendamping, menurut dia, perlu ada protokol jelas saat pengamanan tenaga kesehatan maupun tindakan lanjutan seperti membawa kandidat yang diperiksa dengan hasil reaktif Covid-19.

"Belum lagi ada potensi agen penyebaran Covid-19, mengingat TNI-Polri yang ditugaskan adalah Babinsa/Babinkamtibmas yang berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di luar masalah penanganan Covid-19," ucap dia.

Ia juga mengatakan, selama pandemi, pelibatan satuan teritorial maupun kewilayahan TNI-Polri dalam melakukan tracing bukan tidak pernah terlihat.

Di sejumlah daerah, mereka terlibat dalam penelusuran kontak erat. Namun, seiring makin kencangnya laju pertumbuhan angka positif Covid-19, kegiatan seperti itu tak lagi terdengar.

Baca juga: Menkes Ajak TNI-Polri Kerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Jadi Pelacak Covid-19

Apalagi, sejumlah personel TNI-Polri di lapangan juga dilaporkan terpapar ketika berinteraksi di tengah masyarakat.

Hal serupa juga pernah terjadi dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dia, BIN sempat serius mengambil peran dalam penanganan Covid-19, mulai dari melakukan promosi protokol kesehatan, tracing dengan mengerahkan sejumlah kendaraan yang dilengkapi fasilitas uji hingga terlibat dalam penelitian obat dan vaksin telah dilakukan.

"Namun informasinya tidak lagi terdengar segencar dulu," kata dia.

Fahmi menkhawatirkan pelibatan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas tidak berjalan efektif di lapangan.

"Ini tentunya bukan berarti secara keseluruhan peran TNI-Polri dalam penanganan Covid-19 ini sama sekali tidak efektif. Karena, dapat juga kita lihat dalam aspek penanganan medis, kontribusi tenaga kesehatan TNI-Polri justru luar biasa," ucap Fahmi.

Baca juga: Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Pemerintah akan meningkatkan upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment untuk menekan angka penularan Covid-19 dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan dan ini akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan menteri terkait di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/2/2021).