Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Ajak TNI-Polri Kerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Jadi Pelacak Covid-19

Kompas.com - 12/01/2021, 16:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes akan bekerja sama dengan TNI dan Kemendagri untuk memberdayakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai pelacak Covid-19.

Budi mengatakan, hal ini dilakukan agar identifikasi masyarakat yang tertular Covid-19 di daerah menjadi cepat diketahui.

"Saya sudah bicara dengan Panglima TNI, Panglima memiliki 30.000 Babinsa yang kami bisa akses. Kita sudah bicara dengan Pak Tito (Mendagri), Polri memiliki 60.000 Bhabinkamtibmas di seluruh desa, yang sebenarnya kita bisa pakai, bisa ajarkan bagaimana lakukan tracing," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX secara virtual, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 Lansia Maret-April, Tunggu Pfizer dan AstraZeneca

Budi mengatakan, pihaknya membutuhkan banyak pelacak Covid-19 agar sesuai dengan standar WHO yang menetapkan 30.000 pelacak per 100.000 penduduk.

"Untuk itu, kita menghitung dari jumlah penduduk kita kira-kira dibutuhkan 80.000 tracer," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pelacak Covid-19 dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat ideal karena mereka dekat dengan masyarakat.

"Kita bisa minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas karena mereka ada terdekat di seluruh Indonesia untuk bisa lakukan tracing at least 30 kontak eratnya yang ditemui oleh yang bersangkutan paling lama dalam waktu seminggu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com