Pimpinan DPR Akui Prolegnas Prioritas 2021 Belum Ditetapkan karena Polemik Revisi UU Pemilu

Kompas.com - 10/02/2021, 18:25 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui polemik terkait revisi Undang-Undang Pemilu menjadi salah satu penyebab belum disahkannya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

"Jadi memang persoalan masalah revisi Undang-Undang Pemilu ini menjadi perhatian kita semua di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, memang karena hal itulah maka pernentuan Prolegnas prioritas memang belum kita tetapkan," kata Dasco saat memimpin rapat paripurna DPR yang disiarkan akun Youtube DPR RI, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle dan Ancaman Gagalnya Revisi UU Pemilu

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, DPR masih perlu menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi UU Pemilu.

Selain itu, perlu ada komunikasi antarfraksi di DPR untuk memutuskan kelanjutan revisi UU Pemilu dan RUU lain yang masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Ia mengatakan, keputusan terkait Prolegnas Prioritas tahun 2021 baru akan dibahas lebih lanjut pada masa sidang berikutnya.

"Untuk ketegasan apakah dilanjut atau tidak, pada masa sidang depan kita akan bicarakan lebih lanjut dalam Badan Musyawarah dalam penentuan Prolegnas Priorotas 2021, di situ kita akan putukan bersama-sama lanjut atau tidaknya," kata Dasco.

Baca juga: Golkar Tarik Dukungan atas Revisi UU Pemilu, Setuju Pilkada Serentak 2024

Adapun hal itu disampaikan Dasco menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat soal kelanjutan revisi UU Pemilu yang ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Pada kesempatan ini kami juga meminta kepastian kepada pimpinan bagaimana dengan kelanjutan pembahasan ini sehingga alasan-alasan yang kami sampaikan tadi ini menjadi pemikiran kita bersama di Dewan Perwakilan Rakyat," kata Herman. 

Untuk diketahui, Baleg DPR RI sebelumnya telah mengesahkan 33 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1/2021).

Jumlah tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2/2021) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Sesuai mekanisme di DPR, keputusan yang telah disepakati di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Keputusan Tingkat I, harus dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui seluruh anggota DPR atau pengambilan Keputusan Tingkat II.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X