Pimpinan DPR Akui Prolegnas Prioritas 2021 Belum Ditetapkan karena Polemik Revisi UU Pemilu

"Jadi memang persoalan masalah revisi Undang-Undang Pemilu ini menjadi perhatian kita semua di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, memang karena hal itulah maka pernentuan Prolegnas prioritas memang belum kita tetapkan," kata Dasco saat memimpin rapat paripurna DPR yang disiarkan akun Youtube DPR RI, Rabu (10/2/2021).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, DPR masih perlu menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi UU Pemilu.

Selain itu, perlu ada komunikasi antarfraksi di DPR untuk memutuskan kelanjutan revisi UU Pemilu dan RUU lain yang masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Ia mengatakan, keputusan terkait Prolegnas Prioritas tahun 2021 baru akan dibahas lebih lanjut pada masa sidang berikutnya.

"Untuk ketegasan apakah dilanjut atau tidak, pada masa sidang depan kita akan bicarakan lebih lanjut dalam Badan Musyawarah dalam penentuan Prolegnas Priorotas 2021, di situ kita akan putukan bersama-sama lanjut atau tidaknya," kata Dasco.

Adapun hal itu disampaikan Dasco menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat soal kelanjutan revisi UU Pemilu yang ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Pada kesempatan ini kami juga meminta kepastian kepada pimpinan bagaimana dengan kelanjutan pembahasan ini sehingga alasan-alasan yang kami sampaikan tadi ini menjadi pemikiran kita bersama di Dewan Perwakilan Rakyat," kata Herman. 

Untuk diketahui, Baleg DPR RI sebelumnya telah mengesahkan 33 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1/2021).

Jumlah tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2/2021) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Sesuai mekanisme di DPR, keputusan yang telah disepakati di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Keputusan Tingkat I, harus dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui seluruh anggota DPR atau pengambilan Keputusan Tingkat II.