Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

Isu Reshuffle dan Ancaman Gagalnya Revisi UU Pemilu

Kompas.com - 10/02/2021, 11:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RENCANA revisi Undang-undang Pemilu menuai kontroversi, khususnya terkait normalisasi pilkada serentak yang akan digelar pada 2022 atau 2023. Pemerintah dan partai politik (parpol) koalisi pendukung Jokowi menentang rencana tersebut. Sementara, parpol - parpol nonkoalisi ingin revisi tetap dilakukan.

Saat ini, draf revisi UU Pemilu sudah bergulir di DPR RI. Draf ini rencananya akan menyatukan dua rezim aturan pemilu, yaitu UU Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) dengan UU Pilkada (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan kepala daerah akan digelar serentak dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024.

Namun, sejumlah parpol mengusulkan perubahan lewat revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam draf revisi UU Pemilu, pilkada akan tetap digelar pada 2022 dan 2023 mengikuti siklus lima tahunan setelah Pilkada 2017 dan 2018.

Pemerintah menolak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara tegas menolak rencana revisi UU Pemilu yang memasukkan klausul normalisasi Pilkada Serentak. Presiden berdalih, saat ini pemerintah sedang sibuk menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah ingin lebih fokus mengurus pandemi dan pemulihan ekonomi.

Jokowi dikabarkan melakukan beragam cara guna mendapat sokongan, mulai dari mengumpulkan para relawan hingga mengundang para pimpinan parpol. Jokowi kabarnya mengundang sejumlah ketua umum parpol untuk dilobi agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.

Tak hanya melobi partai anggota koalisi, Jokowi juga dikabarkan melobi partai nonkoalisi. Dari informasi yang beredar, Jokowi dikabarkan mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana. Setelah undangan itu Zulkifli Hasan secara terbuka menolak rencana revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada serentak.

Partai Golkar dan Nasdem pun berubah haluan. Dua parpol anggota koalisi yang sebelumnya gencar mendorong revisi ini tiba-tiba berbalik arah.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menginstruksikan agar Fraksi Partai Nasdem di DPR tidak melanjutkan revisi UU Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di 2024.

Alasannya, soliditas parpol anggota koalisi pendukung Jokowi perlu dijaga guna menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi. Partai Golkar juga melempar alasan senada.

Perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar itu memperpanjang daftar partai politik yang menolak perubahan UU Pemilu.

Sebelumnya, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP telah menyatakan sikap menolak revisi UU Pemilu dan setuju agar pilkada dan pemilu dilaksanakan pada 2024. Saat ini hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang masih konsisten mendukung revisi UU Pemilu.

Dari isu reshuffle hingga menjegal capres

Sejumlah kalangan curiga, ada agenda politik di balik penolakan revisi UU Pemilu khususnya terkait normalisasi Pilkada serentak. Upaya memaksakan Pilkada serentak tetap digelar pada 2024 diduga karena ada kepentingan pragmatis atau agenda terselubung, seperti menjegal tokoh-tokoh politik yang berpotensi menjadi capres di Pilpres 2024.

Sementara, perubahan sikap parpol koalisi pendukung Jokowi diduga terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet yang beredar.

Sebelumnya, tak ada angin, tak ada hujan, kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali berembus. Kabar ini diembuskan oleh Relawan Jokowi Mania (JoMan). Dari kabar yang beredar, akan ada satu hingga tiga menteri yang akan diganti Jokowi. Politikus PKB Faisol Riza juga ikut meniup isu tersebut.

Kuat dugaan, diembuskannya wacana reshuffle oleh relawan Jokowi karena Presiden ingin menyingkirkan menteri yang partainya tak sejalan dengan pemerintah.

Berubahnya sikap politik Partai Nasdem diduga karena khawatir kadernya dicopot dari Kabinet Indonesia Maju. Karena dari informasi yang beredar, salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang merupakan kader Partai Nasdem.

Mengapa Jokowi dan sejumlah parpol koalisi keukeuh menolak revisi UU Pemilu? Apa benar hal itu dilakukan guna menjegal tokoh-tokoh politik yang berpotensi maju dalam Pilpres 2024? Mengapa Golkar dan Nasdem berubah haluan? Apa benar itu terjadi karena isu reshuffle yang akan dilakukan Jokowi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (10/2/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Nasional
Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.