Kompas.com - 10/02/2021, 14:44 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya SKB Tiga Menteri yang diteken pada Rabu (3/2/2021). DOK. Oji/nvl (dpr.go.id)Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya SKB Tiga Menteri yang diteken pada Rabu (3/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin memastikan fraksinya menarik dukungan atas pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ia menegaskan bahwa Golkar mendukung Pilkada serentak pada 2024 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah undang-undang mengenai pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024," kata Azis, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Berubah Sikap, Golkar Ingin Revisi UU Pemilu Ditunda

Azis mengatakan, keputusan tersebut dibuat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

Menurutnya, akan lebih baik apabila saat ini pemerintah mengutamakan masalah penyelesaian penyebaran Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Daripada harus menguras keringat membahas draf RUU Pemilu yang tentunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum tetap serta final dan mengikat," ujarnya.

Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada 26 Februari 2020, MK menegaskan konstitusionalitas pemilu serentak presiden, DPR, dan DPD.

Sementara, terkait keserentakannya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta DPRD provinsi/kabupaten, MK menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang untuk memutuskannya.

Baca juga: Isu Reshuffle dan Ancaman Gagalnya Revisi UU Pemilu

Azis mengatakan, putusan MK sejak diucapkan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau bersifat finak serta mengikat.

Ia menjelaskan bahwa sifat mengikat dari hasil putusan MK bermakna tidak hanya berlaku bagi satu atau dua pihak, melainkan seluruh masyarakat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Nasional
UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

Nasional
Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Nasional
Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.