Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ujaran Kebencian, Susi Pudjiastuti: Kalau Presiden yang Imbau Pasti Beda

Kompas.com - 10/02/2021, 11:17 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Sumber Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti mengungkap alasannya meminta Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar menghentikan hate speech atau ujaran kebencian.

Menurut Susi, permintaan itu ia lontarkan karena yakin masyarakat akan lebih mendengar imbauan Presiden Jokowi.

"Karena Pak Presiden bilang satu tahun sudah kita bersedih, untuk menggembirakannya ya kurangi dong hate speech. Nah kita tidak bisa, kita kan siapa, kalau Presiden yang mengimbau pasti beda. Beliau kan orang tertinggi di negeri ini," ujar Susi, di acara Kamar Rosi, Kompas TV, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti Santai Menghadapi Serangan di Media Sosial...

Permohonan Susi itu disampaikan saat menjawab cuitan dari akun Twitter @Jokowi yang mengajak masyarakat, di tengah rasa bosan, lelah dan sedih, untuk berjuang mengakhiri pandemi dengan disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan agar situasi kembali normal.

"Mohon dibantu dengan himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan Hate speefh.... ujaran kebencian baik yang mengatasnamakan agama, Ras/Suku, Relawan dll... Pandemic sudah cukup membuat depress ekonomi sosial juga kesehatan jiwa masyarakat semua," tulis Susi di akun Twitternya, Minggu (7/2/2021).

Susi menjelaskan, sikapnya itu tidak berarti melawan Presiden Jokowi. Namun sebaliknya, ia akan mendukung Kepala Negara dalam melakukan hal yang baik untuk masyarakat.

"Tidak, tidak ada. Saya memohon bapak untuk mengimbau. I will up Pak Jokowi to do anything that is good for people, that's it," tutur Susi.

Menurut Susi, bukan saat ini saja ia menghadapi serangan netizen. Ketika masih menjabat sebagai Menteri KP, ia mengaku telah mendapat serangan di media sosial.

"Kamu tidak bisa bikin semua orang senang. Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang saya pikir benar untuk masyarakat," kata Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Semua yang Bicaranya Jelek Harus Ditenggelamkan

Beberapa waktu terakhir ini, akun Twitter Susi terlihat sibuk. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, nama Susi sering disebut oleh netizen, setelah ia mengimbau netizen untuk meng-unfollow akun Twitter @permadiaktivis1 milik Permadi Arya atau Abu Janda pada Senin (29/1/2021) lalu.

"Ayo unfollow. Untuk kedamaian dan kesehatan kita semua. Ayo! Ayo!" tulis Susi.

"Saya pikir saatnya dihentikan ocehan2 model seperti ini yg selalu menyinggung perasaan publik. Tidak sepantasnya dimasa sulit pandemic, hal2 yg tidak positif dibiarkan. Ayo kita unfollow, dan jangan perdulikan lagi orang2 seperti ini. Salam sehat & damai," lanjut Susi.

Tanggapan netizen di Twitter pun terbagi dua dalam masalah ini. Ada yang mendukung sikap Susi, tapi tak jarang yang kontra terhadapnya.

Selama ini, Abu Janda dikenal sebagai pendukung fanatik Presiden Joko Widodo, sehingga Susi pun dituding mulai berpihak mendukung oposisi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com