Kompas.com - 10/02/2021, 10:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lebih sistematis.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2021 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (9/2/2021).

"Kita sudah punya pengalaman banyak sejak tahun 2015 dan sudah seharusnya kita bisa menangani lebih baik lagi dan lebih sistematis," ujar Mahfud, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Jelang Musim Kemarau, 500 Sumur Bor Dibangun untuk Antisipasi Karhutla

Dalam pencegahan karhutla, Mahfud juga menodorng agar semua pihak bisa menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulanan kebakaran Hutan dan Lahan.

Ia mengatakan, karhutla menjadi perhatian khusus pemerintah agar kasus pada 2015 tak kembali terjadi.

Selain itu Mahfud menuturkan, penanganan serius membuktikan kasus Karhutla terus menurun. Pada 2020, luas karhutla tercatat 296.942 hektar.

Menurut Mahfud, angka ini jauh lebih kecil dibanding kasus pada 2015 yakni 2,61 juta hektar.

Baca juga: Waspada Potensi Banjir dan Karhutla 2021, Ini Daftar Wilayahnya

Selain karhutla, transboundary haze pollution atau pencemaran asap lintas batas juga mengalami penurunan sejak 2015. Bahkan pada 2018 dan 2020 nihil kasus.

"Tahun 2019 tercatat transboundary haze selama 10 hari pada tanggal 13 hingga 22 September. Alhamdulillah pada 2020 nihil transboundary haze," jelas Mahfud.

Mahfud menegaskan, dalam penanganan dan pencegahan karhutla diperlukan sinergitas antara pusat dan daerah, termasuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran hutan.

Baca juga: Sepanjang Tahun 2020, Polri Tetapkan 129 Orang dan 2 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla

Ia juga mengingatkan agar semua pihak meningkatkan bobot kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi musim kemarau yang bisa menyebabkan kasus karhutla muncul pada tahun ini.

"Kita harus mengarahkan langkah-langkah kita ke depan pada upaya-upaya tersebut, baik melalui pencegahan dengan kewaspadaan dalam monitoring cuaca, tidak harus menunggu sampai kemarau tiba," imbuh Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sebut Rekomendasi Mahfud soal Perombakan Divisi Propam Harus Lewat Proses Analisis dan Kajian

Polri Sebut Rekomendasi Mahfud soal Perombakan Divisi Propam Harus Lewat Proses Analisis dan Kajian

Nasional
Jokowi: Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Covid-19 Justru Semakin Tak Baik

Jokowi: Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Covid-19 Justru Semakin Tak Baik

Nasional
PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Nasional
Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Nasional
Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Nasional
Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Nasional
KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

"Prank" KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

Nasional
KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

Nasional
Polemik 'Prank' KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Polemik "Prank" KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Nasional
KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

Nasional
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat 'Prank' KDRT

Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat "Prank" KDRT

Nasional
Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.