Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat di KLHK, Mahfud MD Minta Penanganan Karhutla Lebih Sistematis

Kompas.com - 10/02/2021, 10:47 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lebih sistematis.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2021 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (9/2/2021).

"Kita sudah punya pengalaman banyak sejak tahun 2015 dan sudah seharusnya kita bisa menangani lebih baik lagi dan lebih sistematis," ujar Mahfud, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Jelang Musim Kemarau, 500 Sumur Bor Dibangun untuk Antisipasi Karhutla

Dalam pencegahan karhutla, Mahfud juga menodorng agar semua pihak bisa menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulanan kebakaran Hutan dan Lahan.

Ia mengatakan, karhutla menjadi perhatian khusus pemerintah agar kasus pada 2015 tak kembali terjadi.

Selain itu Mahfud menuturkan, penanganan serius membuktikan kasus Karhutla terus menurun. Pada 2020, luas karhutla tercatat 296.942 hektar.

Menurut Mahfud, angka ini jauh lebih kecil dibanding kasus pada 2015 yakni 2,61 juta hektar.

Baca juga: Waspada Potensi Banjir dan Karhutla 2021, Ini Daftar Wilayahnya

Selain karhutla, transboundary haze pollution atau pencemaran asap lintas batas juga mengalami penurunan sejak 2015. Bahkan pada 2018 dan 2020 nihil kasus.

"Tahun 2019 tercatat transboundary haze selama 10 hari pada tanggal 13 hingga 22 September. Alhamdulillah pada 2020 nihil transboundary haze," jelas Mahfud.

Mahfud menegaskan, dalam penanganan dan pencegahan karhutla diperlukan sinergitas antara pusat dan daerah, termasuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran hutan.

Baca juga: Sepanjang Tahun 2020, Polri Tetapkan 129 Orang dan 2 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla

Ia juga mengingatkan agar semua pihak meningkatkan bobot kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi musim kemarau yang bisa menyebabkan kasus karhutla muncul pada tahun ini.

"Kita harus mengarahkan langkah-langkah kita ke depan pada upaya-upaya tersebut, baik melalui pencegahan dengan kewaspadaan dalam monitoring cuaca, tidak harus menunggu sampai kemarau tiba," imbuh Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com