Kompas.com - 10/02/2021, 11:04 WIB
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka raker gabungan secara virtual di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020). Dok. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka raker gabungan secara virtual di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjawab isu subsidi pupuk yang akan dikurangi. Menurutnya, persoalan pertanian selama ini tidak hanya terfokus pada soal pupuk, tapi juga produktivitas petani dan lahan.

Sebab, katanya, banyak lahan di daerah yang tidak lagi bisa menghasilkan padi atau jagung lebih baik karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak, sehingga harus direvitalisasi.

Oleh karena itu, dia pun meminta persoalan tersebut harus dikaji lebih mendalam. Pasalnya persoalan pertanian tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian saja.

“Diperlukan kolaborasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN,” ujar Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Dia mengatakan itu usai mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Keuangan, di Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Komisi V DPR RI Akan Undang Menhub Diskusi soal Usia Pesawat dan Tarif Murah Penerbangan

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan bahwa kajian pengurangan subsidi pupuk juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan. Sebab, hal ini menyangkut persoalan fiskal keuangan dan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk.

“Juga, dengan Kementerian ESDM yang menyangkut suplai gas dalam produksi pupuk,” katanya.

Untuk itu, kata Rachmat, menyelesaikan masalah pupuk subsidi bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara komprehensif.

“Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tegas Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.

Rachmat mengatakan, meski merekomendasikan adanya kajian dan persiapan mendalam terkait rencana pengurangan subsidi pupuk, tapi hal ini bukan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, Tidak Ada Pengesahan Prolegnas

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X