Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Subsidi Pupuk Akan Dikurangi, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPR

Kompas.com - 10/02/2021, 11:04 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjawab isu subsidi pupuk yang akan dikurangi. Menurutnya, persoalan pertanian selama ini tidak hanya terfokus pada soal pupuk, tapi juga produktivitas petani dan lahan.

Sebab, katanya, banyak lahan di daerah yang tidak lagi bisa menghasilkan padi atau jagung lebih baik karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak, sehingga harus direvitalisasi.

Oleh karena itu, dia pun meminta persoalan tersebut harus dikaji lebih mendalam. Pasalnya persoalan pertanian tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian saja.

“Diperlukan kolaborasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN,” ujar Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Dia mengatakan itu usai mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Keuangan, di Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Komisi V DPR RI Akan Undang Menhub Diskusi soal Usia Pesawat dan Tarif Murah Penerbangan

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan bahwa kajian pengurangan subsidi pupuk juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan. Sebab, hal ini menyangkut persoalan fiskal keuangan dan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk.

“Juga, dengan Kementerian ESDM yang menyangkut suplai gas dalam produksi pupuk,” katanya.

Untuk itu, kata Rachmat, menyelesaikan masalah pupuk subsidi bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara komprehensif.

“Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tegas Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.

Rachmat mengatakan, meski merekomendasikan adanya kajian dan persiapan mendalam terkait rencana pengurangan subsidi pupuk, tapi hal ini bukan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, Tidak Ada Pengesahan Prolegnas

“Memang, kalau sebetulnya saya melihat apakah mungkin kita buat secara terencana agar subsidi pupuk itu pelan-pelan dikurangi bukan dihapuskan. Tentu, ini memerlukan suatu kajian tentunya dan juga kesiapan,” sebutnya.

Lewat Pertemuan Konsultasi ini, DPR bersama pemerintah berharap dapat menyelesaikan masalah subsidi pupuk yang telah berlarut-larut berlangsung ini.

Dengan begitu, tidak ada lagi petani yang tidak dapat pupuk bersubsidi secara merata sehingga menyebabkan jatuhnya harga komoditas pertanian, terlebih di masa pandemi.

“Ini yang coba saya lakukan dengan diskusi ini dan kita mengupayakan bagaimana agar bisa memecahkan persoalan ini. Supaya, di masa pemerintahan ini masalah klasik tentang pupuk ini bisa kita pecahkan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Rachmat, masalah pangan sudah menyangkut permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri.

Baca juga: Revisi UU Pemilu Dinilai Perkuat Kualitas Demokrasi, Wakil Ketua DPR Korpolkam Beberkan Alasannya

Perlu diketahui, data dari Kementerian Keuangan menyebut, anggaran subsidi pupuk konsisten naik sejak 2014 hingga 2019.

Pada 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 21,04 triliun. Hingga 2019, anggarannya telah naik menjadi Rp 34,3 triliun.

Dengan begitu, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk subsidi pupuk sekitar Rp 175 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com