Kompas.com - 10/02/2021, 11:04 WIB

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjawab isu subsidi pupuk yang akan dikurangi. Menurutnya, persoalan pertanian selama ini tidak hanya terfokus pada soal pupuk, tapi juga produktivitas petani dan lahan.

Sebab, katanya, banyak lahan di daerah yang tidak lagi bisa menghasilkan padi atau jagung lebih baik karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak, sehingga harus direvitalisasi.

Oleh karena itu, dia pun meminta persoalan tersebut harus dikaji lebih mendalam. Pasalnya persoalan pertanian tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian saja.

“Diperlukan kolaborasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN,” ujar Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Dia mengatakan itu usai mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Keuangan, di Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Komisi V DPR RI Akan Undang Menhub Diskusi soal Usia Pesawat dan Tarif Murah Penerbangan

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan bahwa kajian pengurangan subsidi pupuk juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan. Sebab, hal ini menyangkut persoalan fiskal keuangan dan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk.

“Juga, dengan Kementerian ESDM yang menyangkut suplai gas dalam produksi pupuk,” katanya.

Untuk itu, kata Rachmat, menyelesaikan masalah pupuk subsidi bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara komprehensif.

“Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tegas Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.

Rachmat mengatakan, meski merekomendasikan adanya kajian dan persiapan mendalam terkait rencana pengurangan subsidi pupuk, tapi hal ini bukan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, Tidak Ada Pengesahan Prolegnas

“Memang, kalau sebetulnya saya melihat apakah mungkin kita buat secara terencana agar subsidi pupuk itu pelan-pelan dikurangi bukan dihapuskan. Tentu, ini memerlukan suatu kajian tentunya dan juga kesiapan,” sebutnya.

Lewat Pertemuan Konsultasi ini, DPR bersama pemerintah berharap dapat menyelesaikan masalah subsidi pupuk yang telah berlarut-larut berlangsung ini.

Dengan begitu, tidak ada lagi petani yang tidak dapat pupuk bersubsidi secara merata sehingga menyebabkan jatuhnya harga komoditas pertanian, terlebih di masa pandemi.

“Ini yang coba saya lakukan dengan diskusi ini dan kita mengupayakan bagaimana agar bisa memecahkan persoalan ini. Supaya, di masa pemerintahan ini masalah klasik tentang pupuk ini bisa kita pecahkan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Rachmat, masalah pangan sudah menyangkut permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri.

Baca juga: Revisi UU Pemilu Dinilai Perkuat Kualitas Demokrasi, Wakil Ketua DPR Korpolkam Beberkan Alasannya

Perlu diketahui, data dari Kementerian Keuangan menyebut, anggaran subsidi pupuk konsisten naik sejak 2014 hingga 2019.

Pada 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 21,04 triliun. Hingga 2019, anggarannya telah naik menjadi Rp 34,3 triliun.

Dengan begitu, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk subsidi pupuk sekitar Rp 175 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Nasional
Komisi III DPR Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

Komisi III DPR Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung merupakan Napiter, Ketua Komisi III Minta Program Deradikalisasi Dicek Ulang

Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung merupakan Napiter, Ketua Komisi III Minta Program Deradikalisasi Dicek Ulang

Nasional
Menag Yaqut: Bom di Astanaanyar Bukti Kekerasan Selalu Rugikan Banyak Pihak

Menag Yaqut: Bom di Astanaanyar Bukti Kekerasan Selalu Rugikan Banyak Pihak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.