Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Dirut: Dana Pekerja Aman, Tak Hilang

Kompas.com - 09/02/2021, 19:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memastikan, dana pekerja yang tersimpan tidak hilang meski ada dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya tegaskan dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman, sekali lagi, dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman dan ada. Dana pekerja tidak hilang, dana pekerja ada," kata Agus dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (9/2/2021).

Agus juga menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan tidak mengalami kerugian dan tidak ada kesulitan likuiditas di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Ada Dugaan Kasus Korupsi, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Harus Tetap Optimal

Ia pun memastikan BPJS Ketenagakerjaan selalu mampu membayar klaim yang diajukan oleh para pekerja.

"Saya kita ini tidak perlu dirisaukan, bahwa semua klaim yang diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaaan dipastikan bisa dibayar," kata dia.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Agus mengatakan, memang benar apabila aset yang ada tengah turun nilainya karena sebagian dari aset dialokasikan ke saham dan reksadana yang terjadi penurunan akibat fluktuasi pasar modal.

Namun, Agus menegaskan, strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan selalu mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Ia juga menyebut BPJS Ketenagakerjaan diawasi oleh lembaga-lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Adapun hal itu disampaikan Agus menanggapi pertanyaan anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati yang khawatir uang milik pekerja migran Indonesia (PMI) di BPJS Ketenagakerjaan hilang.

"Kalau ini sampai terjadi dan ada dana-dana PMI yang di sana, ini kita nangis, miris kita. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, mereka tuh jual tanah, hutang, kemarin ada yang mau berangkat sampai hutang-hutan juga, eh sampai di sana ditipu mau pulang enggak bisa, enggak punya uang," kata Kurniasih.

Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan saksi dalam kasus ini telah dimulai sejak Selasa (19/1/2021) dan penyidik Kejagung pun telah menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (18/1/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com