Kompas.com - 09/02/2021, 18:52 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Gerindra berulang tahun yang ke-13 pada Sabtu (6/2/2021). Partai yang didirikan sejak 2008 itu memulai kiprahya di politik praktis pada Pemilu 2009.

Saat itu Gerindra berkoalisi dengan PDI-P mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati Sokarnoputri-Prabowo Subianto.

Megawati-Prabowo kalah dari pasangan Susilo bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono selaku petahana.

Baca juga: Prabowo Ingin Kader Gerindra Bersikap Seperti Pendekar

Gerindra pun meneruskan kiprahnya di DPR sebagai partai oposisi bersama PDI-P. Namun pada Pemilu 2014, Gerindra tak lagi berjalan beriringan bersama PDI-P. Keduanya mengusung calon presiden berbeda.

Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden dan PDI-P mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.

Hasilnya, Gerindra kembali kalah dan menjadi oposisi di parlemen. Gerindra pun kalah setelah mengusung kembali Prabowo di Pilpres 2019 kala berhadapan dengan Jokowi untuk kedua kalinya.

Namun ternyata 2019 menjadi titik balik bagi Gerindra. Setelah dua periode berperdan sebagai oposisi, Gerindra mencoba peruntungan politik dengan masuk ke dalam koalisi pemerintahan rivalnya, Jokowi, di Pilpres 2019.

Sebagai anggota koalisi pemerintah, Gerindra mulanya mendapat dua kursi menteri yakni Menteri Pertahanan yang dijabat sang ketua umum, Prabowo Subianto, dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijabat Edhy Prabowo.

Baca juga: Semangati Kader Gerindra, Prabowo: Kita Belum Berkuasa dengan Mutlak

Namun dalam perjalanannya, Edhy tersangkut kasus korupsi. Kendati demikian Gerindra tetap mendapat jatah dua kursi sebab Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno yang dulu berpasangan dengan Prabowo kala berkontestasi dengan Jokowi, kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam peringatan ulang tahun Gerindra yang ke-13, Prabowo mengatakan partainya akan tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia meskipun kini belum berkuasa mutlak.

Pernyataan itu sejalan dengan janji-janji kampanye Prabowo di masa Pilpres 2019 yang juga hendak memperjuangkan kepentingan masyarakat.

 

Di ulang tahun Gerindra yang ke-13 ini, Kompas.com menyajikan kembali janji-janji kampanye Prabowo untuk mengenangnya saat masih berhadap-hadapan dengan Presiden Jokowi. Berikut janji-janji kampanye Prabowo yang kerap ia sampaikan di masa kampanye Pilpres 2019:

1. Jamin kebebasan pendapat dan cegah kriminisasi ulama

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.