Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX: Anggaran Covid-19 Rp 1.000 Triliun, Ini Pertaruhan Masa Depan Bangsa

Kompas.com - 09/02/2021, 12:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Fadholi menyoroti soal tingginya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2021 mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Ia meminta agar pemerintah menjelaskan apakah akan ada penurunan grafik kasus Covid-19 dengan adanya anggaran yang tinggi.

"Anggaran ini kan tinggi pak. Tetapi juga perlu disimulasi, dengan penggunaan anggaran ini, Covid nanti akan ada satu penurunan yang riil grafiknya," kata Fadholi dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Kemenkes Nilai PPKM Belum Berdampak Turunkan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali

Perlu diketahui, berdasarkan rapat Komisi IX dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Senin (8/2/2021) diketahui Kemenkes menganggarkan sebanyak Rp 134,46 triliun.

Anggaran tersebut dibuat apabila digambarkan ada 1,7 juta kasus Covid-19 di Indonesia hingga akhir 2021.

Dante juga mengatakan, anggaran dialokasikan menjadi dua hal besar yaitu untuk pencegahan dan perawatan dalam kaitannya penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Fadholi, Kemenkes perlu melihat situasi pandemi saat ini dalam membuat anggaran tahunan.

Baca juga: Anggaran Covid-19 Rawan Dikorupsi, ICW Minta KPK dan BPK Lakukan Pengawasan

Ia menilai, Kemenkes perlu membuat satu simulasi berapa total anggaran yang dibutuhkan agar pandemi dapat selesai.

"Dengan kondisi yang ada sekarang semacam ini. Idealnya anggaran penanganan Covid itu bisa sampai tuntas itu berapa? Karena ini perlu ada satu penguatan secara betul-betul, sehingga kalau covid ini sudah selesai kan, maka secara keseluruhan Indonesia bisa normal kembali," jelasnya.

Senada dengan Fadholi, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, anggaran penanganan pandemi tidak hanya ada dalam sektor kesehatan yaitu Kemenkes, tetapi juga di sektor sosial.

"Anggaran Covid itu kan kurang lebih sudah Rp 1.000 triliun. Tidak hanya di kesehatan, tapi juga di jaminan sosial. Tentu anggaran yang dianggarkan di Kemenkes ini jadi pertaruhan masa depan bangsa, pertaruhan terhadap perekonomian bangsa," ujarnya.

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa anggaran Kemenkes di 2021 sejatinya harus dapat memprediksi penanganan Covid-19.

Sebab, ia menilai bahwa anggaran tersebut pasti didasari dari kinerja setiap stakeholder yang bertugas.

"Kami ingin penjelasan dari Kemenkes ini dengan anggaran Rp 134 triliun ini, apa jaminannya, bahwa Covid ini nanti paling sedikit mendekati puncak malah menurun," katanya.

Ketut Kariyasa menjelaskan, situasi pandemi di Indonesia sudah disorot oleh dunia. Terlebih, Indonesia menurutnya menduduki peringkat pertama dengan kasus Covid-19 terbesar di Asia.

Baca juga: KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan, buat Pantau Pilkada hingga Anggaran Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com