Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terendah sejak 2016

Kompas.com - 09/02/2021, 10:56 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi menyebut, angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia pada 1 hingga 3 Februrari 2021 menunjukkan kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo berada di angka 62,9 persen.

Menurut Burhanuddin, penurunan angka kepuasan publik berada di titik paling rendah sejak 2016.

"Ini titik terendah tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, bahkan sejak Juni 2016," ujar Burhanuddin, dalam diskusi daring yang digelar IPI, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Survei IPI: Kebebasan Sipil di Indonesia Terancam

Burhanuddin menuturkan, persentase kepuasan publik turun jika dibandingkan pada September 2020 lalu yang mencapai 68,9 persen.

Penurunan tersebut menurut Burhanuddin tidak signifikan, namun menjadi alarm untuk Presiden Jokowi.

"Tren ini kalau tidak diantisipasi oleh Presiden bisa alarming (mengganggu), karena sebagian pendukung loyalnya sudah bergeser," papar Burhanuddin.

Kemudian, survei IPI juga menunjukkan angka ketidakpuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo meningkat dalam setahun terakhir.

Survei IPI pada Februari 2020 hingga Februari 2021, angka ketidakpuasan pada Presiden Jokowi naik dari 28 persen menjadi 35,6 persen.

"Orang puas dan tidak puas ditentukan oleh pilihan di 2019. Pendukung Pak Jokowi cenderung puas pada kinerja presiden, pendukung Prabowo cenderung tidak puas. Meskipun Pak Prabowo sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena terhadap yang Berseberangan secara Politik

Adapun metode survei dilakukan dengan melibatkan sampel responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

Indikator menggunakan 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com