Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hampir Setahun Bertempur Hadapi Covid-19, Kasusnya Bukannya Makin Rendah..."

Kompas.com - 08/02/2021, 07:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, kasus virus corona di Indonesia belum menunjukkan penurunan hingga saat ini.

Padahal, upaya pengendalian telah dilakukan selama hampir satu tahun.

"Sudah hampir satu tahun kita bertempur, berperang menghadapi Covid, namun kasusnya bukannya semakin rendah," kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (7/2/2021).

Justru, kata Doni, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia sangat tinggi. Setidaknya, terdapat 175.000 kasus aktif virus corona.

Baca juga: Ketua Satgas Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia

Adapun angka kasus aktif menunjukkan jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan masih dalam perawatan.

"Kasus aktif kita termasuk yang tertinggi saat ini di dunia," ujar Doni.

Doni menyebut, jika angka ini tak dikendalikan, rumah sakit tidak akan mampu lagi merawat pasien. Sebab, jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas.

Ia pun mengingatkan bahwa sudah banyak dokter dan perawat yang gugur akibat tertular virus corona.

Baca juga: Satgas: Jika Kasus Aktif Turun, Angka Kematian Berpotensi Alami Penurunan

Oleh karenanya, Doni berharap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Ia ingin agar pencegahan penyebaran virus corona dilakukan di tingkat terendah masyarakat, yakni hingga ke tingkat desa/kelurahan, RW, dan RT.

"Kita sangat berharap bahwa ini adalah strategi yang efektif, ini adalah strategi yang pamungkas karena berbagai cara dan langkah telah kita tempuh," kata dia.

Adapun PPKM rencananya diterapkan selama 14 hari yakni 9-22 Februari 2021. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari PPKM di Jawa dan Bali yang sudah berlangsung sejak 12 Januari 2021.

Baca juga: UPDATE: Sudah 31.556 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Vaksinasi Nakes Dikejar Selesai Akhir Bulan

Untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan ini, Presiden Joko telah menggelar pertemuan dengan lima gubernur pada Rabu (3/2/2021),

Kelima kepala daerah yang hadir yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan bahwa PPKM belum efektif menekan laju penularan Covid-19 meski telah diperpanjang.

Oleh karenanya, ia menilai perlu adanya PPKM berskala mikro yang diterapkan di RT/RW.

"Sehingga saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni di level kampung, desa, RW dan RT itu penting," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com