Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Satgas Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia

Kompas.com - 08/02/2021, 07:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, kasus virus corona di Indonesia belum menunjukkan penurunan meski sudah hampir setahun pengendalian diupayakan.

Malah, jumlah kasus aktif Covid-19 di Tanah Air kini termasuk yang tertinggi di dunia.

"Sudah hampir satu tahun kita bertempur, berperang menghadapi Covid, namun kasusnya bukannya semakin rendah. Kasus aktif kita termasuk yang tertinggi saat ini di dunia," kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (7/2/2021).

Baca juga: Update 7 Februari: Ada 176.291 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Doni mengungkap, saat ini setidaknya ada 175.000 penduduk Indonesia berstatus positif Covid-19 aktif.

Jika angka ini tak dikendalikan, tenaga kesehatan dan rumah sakit yang terbatas tidak akan lagi mampu merawat pasien.

"Korban dari para pejuang kemanusiaan dokter dan perawat dan tenaga kesehatan lainnya sudah cukup banyak," ujar Doni.

Oleh karenanya, Doni berharap, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dapat menekan laju penularan Covid-19.

Baca juga: Satgas: Jika Kasus Aktif Turun, Angka Kematian Berpotensi Alami Penurunan

Ia ingin agar pencegahan penyebaran virus corona dilakukan di tingkat terendah masyarakat, yakni hingga ke tingkat desa/kelurahan, RW, dan RT.

Doni juga berharap masyarakat terus disiplin menerapkan protokol 3M, yakni memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Kita sangat berharap bahwa ini adalah strategi yang efektif, ini adalah strategi yang pamungkas karena berbagai cara dan langkah telah kita tempuh," kata dia.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia

Adapun PPKM rencananya diterapkan selama 14 hari yakni 9-22 Februari 2021.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari PPKM di Jawa dan Bali yang sudah berlangsung sejak 12 Januari 2021.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan ini, Presiden Joko telah menggelar pertemuan dengan lima gubernur pada Rabu (3/2/2021),

Kelima kepala daerah yang hadir yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Baca juga: PPKM Mikro Mulai Berlaku 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan bahwa PPKM belum efektif menekan laju penularan Covid-19 meski telah diperpanjang.

Oleh karenanya, ia menilai perlu adanya PPKM berskala mikro yang diterapkan di RT/RW.

"Sehingga saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni di level kampung, desa, RW dan RT itu penting," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com