Menko PMK Akui PJJ Makin Perlihatkan Kesenjangan Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.oom - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa kebijakan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) semakin memperlihatkan kesenjangan dunia pendidikan Indonesia.

"Jangan bicara industri 4.0 terutama dengan mereka yang ada di pelosok, tapi bagaimana anak-anak mendapatkan akses pendidikan," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Senin (8/2/2021).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan PJJ mengingat saat ini masih mengalami pandemi Covid-19.

Baca juga: PJJ Berlangsung 10 Bulan, Siswa Berpotensi Alami Learning Loss

Supaya kesetaraan pendidikan bisa tercapai, kata dia, maka program pendidikan di Indonesia harus meliputi empat hal.

Antara lain soal akses, kuantitas, kualitas, dan kesesuaian.

"Empat hal itu harus diramu sedemikian rupa untuk bisa mencapai cita-cita di dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata dia.

Muhadjir mengatakan, PJJ merupakan sistem pendidikan modern yang menggunakan sarana belajar elektronik dan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Hal tersebut sejalan dengan tuntutan era globalisasi dan industri 4.0 saat ini.

Baca juga: 46.000 Satuan Pendidikan Tak Punya Akses Listrik dan Internet, Kemenko PMK: PJJ Persoalan Serius

"Kualitas tanpa kuantitas akan membuat Indonesia semakin tertinggal. Demikian juga kualitas dan kuantitas tanpa ada kesesuaian dengan dunia kerja pun percuma," kata dia.

Salah satu upaya untuk menekan kesenjangan PJJ, Muhadjir pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan Universitas Terbuka (UT).

Menurut dia, hal tersebut mampu mengatasi kesenjangan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

"UT memiliki andil dari empat pokok pendidikan, terutama akses. Namun tentu saja kita juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas," ucap dia.