KILAS

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Ingin Aturan Seragam Sekolah Baru Segera Dijalankan

Kompas.com - 05/02/2021, 17:44 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya SKB Tiga Menteri yang diteken pada Rabu (3/2/2021). DOK. Oji/nvl (dpr.go.id)Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya SKB Tiga Menteri yang diteken pada Rabu (3/2/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Aziz Syamsudin berharap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri segera dijalankan di seluruh sekolah.

“Harus dilakukan sosialisasi ke seluruh kepala daerah di lingkungan dunia pendidikan agar SKB Tiga Menteri dapat segera dipelajari dan dipahami pihak sekolah dan para tenaga pendidikan,” katanya.

Sekadar informasi, SKB Tiga Menteri yang dimaksud Aziz berkaitan dengan aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri.

Peraturan ini dicetuskan oleh tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Medikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholill Quomas, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca juga: Poin Lengkap SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Aturan hingga Sanksi

Aziz mengungkapkan, edaran mengenai aturan baru tersebut harus pula didengar oleh para orang tua atau wali murid agar segera dilaksanakan.

Kendati mendukung sepenuhnya, Aziz memberi pengecualian kepada sekolah-sekolah negeri yang ada di Aceh.

“Aceh memiliki kekhususan peraturan pemerintahan, sehingga dapat tetap menjalankan aturan daerah,” kata Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Lebih lanjut, Aziz mengapresiasi langkah Mendikbud yang responsif dalam menanggapi insiden pemaksaan penggunaan jilbab di lingkungan SMKN 2 Padang.

Baca juga: INFOGRAFIK: SKB 3 Menteri soal Pakaian Seragam di Sekolah Negeri

“Langkah Mendikbud ini perlu diapresiasi. Semoga SKB ini dapat mewujudkan toleransi umat beragama dan kebersamaan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ini ditandatangani oleh tiga menteri pada Rabu (3/2/2021).

Dalam keterangannya, Nadiem mengatakan, pertimbangan penerbitan SKB tersebut dimaksudkan untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait persatuan dan kesatuan bangsa.

Di samping itu, kata Nadiem, dalam SKB tersebut, disebutkan pula kewajiban bagi pemerintah daerah (pemda) dan kepala sekolah untuk mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, paling lama 30 hari setelah SKB ditetapkan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X