Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Pernah Berpikir Pindah Partai, Marzuki Alie: Saya Ini Mereknya SBY

Kompas.com - 04/02/2021, 10:51 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Sumber Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku tidak tertarik untuk pindah ke partai lain, meskipun mendapat banyak tawaran.

Marzuki yang sudah enam tahun tidak aktif menjadi pengurus Partai Demokrat itu ingin tetap berada di satu partai sejak masuk hingga tidak bergelut di dunia politik.

"Merek saya ini Demokrat, saya ini mereknya SBY di mana-mana. Makanya begitu ada tawaran ke kanan ke kiri kan saya sampai sekarang tidak pernah berpikir," ungkap Marzuki, dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Kirim Pesan Singkat ke SBY Terkait Tudingan Kudeta, Marzuki Alie: Belum Dibalas

Ketika ditanya apakah ia kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Marzuki mengaku tidak dapat memberi penilaian.

Menurutnya, sukses atau tidaknya AHY sebagai pimpinan partai akan terlihat saat Pemilu 2024.

"Kalau hasilnya bagus, artinya kepemimpinan sekarang baru kita nyatakan mereka berhasil. Tapi kalau nanti 2024 turun lagi dari 54, wah itu tentu kita minta yang bersangkutan bertanggung jawab," ujarnya.

Baca juga: Marzuki Alie Tepis Isu Bakal Jadi Sekjen jika Moeldoko Pimpin Partai Demokrat

Dalam pandangan Marzuki, terpilihnya AHY sebagai ketua umum tak sesuai dengan komitmen eks Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2003, Marzuki menuturkan, SBY mengungkapkan cita-cita untuk membangun partai yang modern, artinya dikelola oleh sistem, bukan berdasarkan individu dan bukan merupakan dinasti.

"Saya tidak menyatakan kecewa, tetapi saya melihat ini sudah tidak sesuai dengan komitmen beliau, itu saja," kata dia.

"Saya enggak kecewa karena itu realita politik, karena di negeri ini, partai-partai masih dimiliki oleh tokoh-tokoh, tidak banyak yang dimiliki oleh publik, masyarakat, orang yang bergabung, siapa saja, jadi itu persoalannya," sambung Marzuki.

Baca juga: Dituding Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Berencana Tempuh Jalur Hukum

Belakangan ini, Marzuki ikut dituding terlibat dalam upaya melengserkan AHY.

Adapun gerakan yang dimaksud bertujuan mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) kemudian menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Menurutnya, tuduhan tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. Ia juga berencana menempuh halur hukum.

Selain Marzuki, nama lainnya yang ikut terseret yakni, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

Partai Demokrat pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com