Salin Artikel

Tak Pernah Berpikir Pindah Partai, Marzuki Alie: Saya Ini Mereknya SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku tidak tertarik untuk pindah ke partai lain, meskipun mendapat banyak tawaran.

Marzuki yang sudah enam tahun tidak aktif menjadi pengurus Partai Demokrat itu ingin tetap berada di satu partai sejak masuk hingga tidak bergelut di dunia politik.

"Merek saya ini Demokrat, saya ini mereknya SBY di mana-mana. Makanya begitu ada tawaran ke kanan ke kiri kan saya sampai sekarang tidak pernah berpikir," ungkap Marzuki, dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (3/2/2021) malam.

Ketika ditanya apakah ia kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Marzuki mengaku tidak dapat memberi penilaian.

Menurutnya, sukses atau tidaknya AHY sebagai pimpinan partai akan terlihat saat Pemilu 2024.

"Kalau hasilnya bagus, artinya kepemimpinan sekarang baru kita nyatakan mereka berhasil. Tapi kalau nanti 2024 turun lagi dari 54, wah itu tentu kita minta yang bersangkutan bertanggung jawab," ujarnya.

Dalam pandangan Marzuki, terpilihnya AHY sebagai ketua umum tak sesuai dengan komitmen eks Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2003, Marzuki menuturkan, SBY mengungkapkan cita-cita untuk membangun partai yang modern, artinya dikelola oleh sistem, bukan berdasarkan individu dan bukan merupakan dinasti.

"Saya tidak menyatakan kecewa, tetapi saya melihat ini sudah tidak sesuai dengan komitmen beliau, itu saja," kata dia.

"Saya enggak kecewa karena itu realita politik, karena di negeri ini, partai-partai masih dimiliki oleh tokoh-tokoh, tidak banyak yang dimiliki oleh publik, masyarakat, orang yang bergabung, siapa saja, jadi itu persoalannya," sambung Marzuki.

Belakangan ini, Marzuki ikut dituding terlibat dalam upaya melengserkan AHY.

Adapun gerakan yang dimaksud bertujuan mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) kemudian menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Menurutnya, tuduhan tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. Ia juga berencana menempuh halur hukum.

Selain Marzuki, nama lainnya yang ikut terseret yakni, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

Partai Demokrat pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/10515321/tak-pernah-berpikir-pindah-partai-marzuki-alie-saya-ini-mereknya-sby

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke