Kompas.com - 03/02/2021, 18:11 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, munculnya manuver politik untuk mengganti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diakibatkan oleh dua kegagalan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Kegagalan pertama, sebut Qodari, yaitu saat AHY mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta saat Pilkada DKI 2017 lalu.

Kedua, saat AHY tak terpilih menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu.

"Nah AHY yang terjadi justru dua kali gagal. Yang pertama gagal di arena pertarungan, yang kedua, gagal masuk arena. Sebagian kader itu meragukan, bahwa AHY bisa mendongkrak suara Partai Demokrat," ujar Qodari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Soal Isu Kudeta, DPD Demokrat Bali: Partai Ini Seksi Jadi Kendaraan Politik

Menurut Qodari, ada ketidakpercayaan kader terhadap AHY, yang dikhawatirkan justru akan membawa perolehan suara Demokrat melorot pada pemilu 2024 mendatang. Sehingga, para kader tersebut hendak mencalonkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.

Oleh karena itu, ia menyarankan, agar Partai Demokrat foksu melakukan penguatan organisasi. Ia menyebut Partai Demokrat tidak perlu mencari sosok pemimpin yang superstar seperti SBY atau AHY.

"Tapi butuh seseorang (pemimpin) yang lebih berkonsentrasi pada penguatan-penguatan institusi. Sehingga nanti partainya lebih awet, lebih permanen. Karena popular individu itu lebuh cepat naik dan turun," tururnya.

Diketahui upaya kudeta yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menyeret sejumlah nama sebagai aktor dibaliknya.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Nama-nama tersebut antara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal.

Saat ini Partai Demokrat sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.

Namun demikian, hingga berita ini diturunkan Presiden Jokowi belum menanggapi permasalahan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

Nasional
Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Nasional
Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah 'Fight', tetapi Ganjar-nya Ngeles

Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah "Fight", tetapi Ganjar-nya Ngeles

Nasional
KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Nasional
UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

Nasional
BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem 'Bubble'

Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem "Bubble"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.