Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Kudeta di Tubuh Demokrat, Pengamat: AHY Bukan SBY

Kompas.com - 03/02/2021, 14:06 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, munculnya gerakan yang berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat terjadi karena ketidakpercayaan beberapa kader terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, manuver ini muncul karena perbedaan sosok AHY dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Popularitas AHY dinilai berbeda jauh dengan SBY.

Sekali pun, AHY merupakan sosok yang disiapkan oleh SBY, tapi dalam pencapaian dan popularitasnya masih kalah jauh dari ayahnya.

"Memang AHY muncul suaranya di survey, tapi kan angkanya jauh jika dibandingkan dengan SBY," kata Qodari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta AHY, Bagaimana Peluangnya Menilik AD/ART Demokrat?

Popularitas SBY, imbuh dia, cukup tinggi pada tahun 2002-2004. Sehingga, pada saat itu SBY dapat membawa Partai Demokrat menjadi pemenang pilpres.

Kondisi itu pun akhirnya berlanjut hingga tahun 2009.

"Nah AHY bukan SBY. Ya memang tentara, tapi dari segi pengalaman, usia, penerimaan publik, jauh dibawah SBY," kata Qodari.

Keresahan sekelompok kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tersebut, lanjut Qodari juga dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, kegagalan AHY pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam.

Kedua, AHY gagal menjadi cawapres di Pilpres 2019 lalu.

"Nah AHY yang terjadi justru 2 kali gagal. Yang pertama gagal di arena pertarungan, yang kedua, gagal masuk arena. Sebagian kader itu meragukan, bahwa AHY bisa mendongkrak suara Partai Demokrat," ujar Qodari.

Baca juga: Politisi Senior Demokrat Sebut Harapan Kader Ingin Dipimpin Figur yang Matang

Keresahan itu, menurut Qodari, yang membuat beberapa kader partai berlambang mercy itu akhirnya melihat sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai calon pemimpin baru Partai Demokrat.

Sebab mereka khawatir jika AHY tetap memimpin Partai Demokrat, perolehan suara partai itu akan semakin melorot pada tahun 2024 nanti.

Lebih jauh, Qodari berpendapat bahwa selama upaya penggantian kepemimpinan dilakukan secara konstitusi partai, yakni sesuai AD/ART yang berlaku untuk menjalankan Konfrensi Luar Biasa (KLB) maka sah-sah saja dilakukan.

"Sejauh mekanismenya ada di AD dan ART partai, kemudian syarat-syarat (melakukan KLB) terpenuhi, ya maka itu (sesuai) konstitusional," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com