Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Kompas.com - 03/02/2021, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan Partai Demokrat yang dibesut Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah memanas.

Hal itu dipicu oleh tudingan putra sulung SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY).

AHY menyatakan ada seorang pejabat Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi pimpinan tertinggi partai. Pejabat Istana yang dimaksud AHY ialah Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta AHY, Bagaimana Peluangnya Menilik AD/ART Demokrat?

Moeldoko pun tak tinggal diam mendengar tudingan tersebut. Ia meresponsnya dan membantah terlibat dalam upaya mengudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia bahkan menyindir AHY agar menjadi pemimpin yang berjiwa kuaat dan tak mudah terbawa perasaan atau baper.

Kendati kini hubungan Moeldoko dengan eks Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Demokrat SBY merenggang lantaran ia dituding oleh AHY hendak merebut kekuasaan, sedianya mantan Panglima TNI itu pernah sangat dekat dengan Presiden keenam RI tersebut.

Awal kedekatan Moeldoko dan SBY

Kehangatan hubungan SBY dan Moeldoko dimulai saat penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Mei 2013.

Saat itu SBY resmi menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun.

Baca juga: Demokrat Tuding Moeldoko Lakukan Upaya Terstruktur dan Sistematis, Ini Penjelasannya

Penunjukan sebagai jenderal bintang empat TNI ini menjadi modal awal bagi Moeldoko dalam meniti karirnya di militer dan politik.

Selang tiga bulan setelahnya, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis. Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

“Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id pada 9 Januari 2014.

Baca juga: Kalau Moeldoko Mau Jadi Capres Partai Demokrat, Bikin Kartu Anggota Dahulu

Setelah pensiun dari TNI, hubungan Moeldoko dan SBY pun tetap baik meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik.

Usai berdinas di TNI, Moeldoko mulai terjun ke dunia politik dengan menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Hingga akhirnya Moeldoko ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Kepala Kantor Staf Presiden pada 2018.

Mulai merenggang

Hubungan Moeldoko dan SBY mulai merenggang saat masa kampanye Pilpres 2019. Saat itu muncul pemberitaan tentang keterlibatan SBY dalam skandal Bank Century.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com