Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Kompas.com - 03/02/2021, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan Partai Demokrat yang dibesut Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah memanas.

Hal itu dipicu oleh tudingan putra sulung SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY).

AHY menyatakan ada seorang pejabat Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi pimpinan tertinggi partai. Pejabat Istana yang dimaksud AHY ialah Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta AHY, Bagaimana Peluangnya Menilik AD/ART Demokrat?

Moeldoko pun tak tinggal diam mendengar tudingan tersebut. Ia meresponsnya dan membantah terlibat dalam upaya mengudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia bahkan menyindir AHY agar menjadi pemimpin yang berjiwa kuaat dan tak mudah terbawa perasaan atau baper.

Kendati kini hubungan Moeldoko dengan eks Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Demokrat SBY merenggang lantaran ia dituding oleh AHY hendak merebut kekuasaan, sedianya mantan Panglima TNI itu pernah sangat dekat dengan Presiden keenam RI tersebut.

Awal kedekatan Moeldoko dan SBY

Kehangatan hubungan SBY dan Moeldoko dimulai saat penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Mei 2013.

Saat itu SBY resmi menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun.

Baca juga: Demokrat Tuding Moeldoko Lakukan Upaya Terstruktur dan Sistematis, Ini Penjelasannya

Penunjukan sebagai jenderal bintang empat TNI ini menjadi modal awal bagi Moeldoko dalam meniti karirnya di militer dan politik.

Selang tiga bulan setelahnya, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis. Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

“Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id pada 9 Januari 2014.

Baca juga: Kalau Moeldoko Mau Jadi Capres Partai Demokrat, Bikin Kartu Anggota Dahulu

Setelah pensiun dari TNI, hubungan Moeldoko dan SBY pun tetap baik meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik.

Usai berdinas di TNI, Moeldoko mulai terjun ke dunia politik dengan menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Hingga akhirnya Moeldoko ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Kepala Kantor Staf Presiden pada 2018.

Mulai merenggang

Hubungan Moeldoko dan SBY mulai merenggang saat masa kampanye Pilpres 2019. Saat itu muncul pemberitaan tentang keterlibatan SBY dalam skandal Bank Century.

Berita tersebut diterbitkan Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018). Di dalam artikel itu dibahas dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara. Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Baca juga: Eks Wasekjen Sebut Moeldoko Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat

Partai Demokrat pun menggugat Asia Sentinel karena dianggap menulis berita fitnah terkait keterlibatan SBY dalam skandal Bank Century.

"Karena berita ini penuh kebohongan dan fitnah, maka kami akan mengajukan GUGATAN terhadap Asia Sentinel dan penulisnya John Berthelsen," kata Sekjen Partai Demokrat saat itu, Hinca Pandjaitan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/9/2018).

Hinca menegaskan, tidak benar SBY dikatakan melakukan pencucian uang sebesar 12 Miliar dolar AS lewat Bank Century, seperti yang dimuat dalam artikel tersebut.

"Artikel Asia Sentinel yang ditulis John Berthelsen tersebut sepenuhnya tidak benar dan fitnah yang dibangun dari opini pribadinya," kata dia.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dollar AS.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Setelah protes dari Demokrat, artikel tersebut sempat hilang dari laman Asia Sentinel. Kini artikel tersebut sudah bisa kembali diakses, namun sudah diperbarui dengan ditambahkan bantahan dari elite Demokrat.

Tak lama setelah itu Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggah foto yang menampilkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Ia mempertanyakan apakah ada campur tangan Istana terkait pemberitaan Asia Sentinel yang dianggap memfitnah SBY.

Dalam foto itu Moeldoko tampak duduk di salah satu kursi yang berjajar di depan. Kemudian di belakangnya ada beberapa orang yang berdiri. Lin Neumann disebutkan berada di antara orang-orang yang berdiri tersebut

Moeldoko pun mengklarifikasi foto yang diunggah Rachland. Ia membeberkan cerita di balik fotonya bersama co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Baca juga: Profil Moeldoko, Panglima TNI Era SBY yang Dituding Hendak Kudeta AHY

Moeldoko menceritakan, foto itu diambil pada 2 Mei 2018 lalu. Saat itu, Moeldoko menerima Kadin Amerika yang bernama American Chamber of Commerce Indonesia (AmCham Indonesia). Kebetulan, Lin Neumann merupakan ketua AmCham Indonesia dan pimpinan delegasi.

"Jadi AmCham itu ingin mendengar dari saya tentang perkembangan politik dan keamanan di Indonesia. Ya, saya jelaskan. Saya pastikan, sebagai mantan Panglima TNI yang mempunyai naluri sangat kuat melihat situasi, saya pastikan kepada mereka para pengusaha Amerika untuk tidak takut datang ke Indonesia," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, tidak mengetahui Lin Neumann adalah sekaligus pemilik Asia Sentinel. Bahkan, ia tidak mengetahui bahwa ada perusahaan media massa di Hong Kong bernama Asia Sentinel.

Moeldoko juga mengaku, selama acara diskusi sekitar 45 menit itu, ia sama sekali tidak berbicara secara personal dengan Neumann.

"Saya enggak sempat berkomunikasi people to people ya karena waktunya terbatas. Jadi habis kasih ceramah, makan saja saya enggak sampai selesai, langsung saya tinggal pulang karena ada acara berikutnya," ujar Moeldoko.

Sebelum meninggalkan lokasi pertemuan, Moeldoko sempat berfoto bersama sejumlah delegasi AmCham Indonesia, termasuk dengan Neumann. Foto itu diunggah ke dalam situs resmi KSP.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

Dengan demikian, mantan Panglima TNI tersebut sekaligus membantah bahwa Istana, terlebih dirinya, terlibat di dalam pemberitaan Asia Sentinel terhadap sosok SBY.

"Jadi saya bertemu dalam rangka undangan sebagai penyampai materi. Enggak ada itu kaitannya dengan Istana. Jadi mesti dilihat konteksnya secara keseluruhan bagaimana ya, masuk akal atau enggak," ujar Moeldoko.

Kembali memanas

Isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat yang digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang, kembali membuat hubungan Moeldoko dan SBY memanas.

AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi. Orang yang dimaksud AHY ialah Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Rebut Demokrat demi Capres 2024, Gerindra: Belanda Masih Jauh

Pernyataan AHY soal keterlibatab Moeldoko diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

Moeldoko pun langsung menggelar konferensi pers virtual untuk menjawab tudingan Partai Demokrat.

Ia tidak ingin Demokrat dengan mudahnya menyeret Istana dalam perkara ini. "Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko.

Moeldoko juga meminta Demokrat tak melibatkan Presiden Jokowi dalam isu ini. Moeldoko menyebut, perkara ini merupakan urusannya semata.

Baca juga: Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Mengudeta Kekuasaan AHY di Demokrat

"Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, murni Moeldoko," tegasnya.

Moeldoko lantas menjelaskan awal mula isu ini beredar. Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya. Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud.

Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini. Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang. Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya keteika menerima tamu-tamu tersebut.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com