Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Kompas.com - 03/02/2021, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Berita tersebut diterbitkan Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018). Di dalam artikel itu dibahas dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara. Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Baca juga: Eks Wasekjen Sebut Moeldoko Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat

Partai Demokrat pun menggugat Asia Sentinel karena dianggap menulis berita fitnah terkait keterlibatan SBY dalam skandal Bank Century.

"Karena berita ini penuh kebohongan dan fitnah, maka kami akan mengajukan GUGATAN terhadap Asia Sentinel dan penulisnya John Berthelsen," kata Sekjen Partai Demokrat saat itu, Hinca Pandjaitan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/9/2018).

Hinca menegaskan, tidak benar SBY dikatakan melakukan pencucian uang sebesar 12 Miliar dolar AS lewat Bank Century, seperti yang dimuat dalam artikel tersebut.

"Artikel Asia Sentinel yang ditulis John Berthelsen tersebut sepenuhnya tidak benar dan fitnah yang dibangun dari opini pribadinya," kata dia.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dollar AS.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Setelah protes dari Demokrat, artikel tersebut sempat hilang dari laman Asia Sentinel. Kini artikel tersebut sudah bisa kembali diakses, namun sudah diperbarui dengan ditambahkan bantahan dari elite Demokrat.

Tak lama setelah itu Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggah foto yang menampilkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Ia mempertanyakan apakah ada campur tangan Istana terkait pemberitaan Asia Sentinel yang dianggap memfitnah SBY.

Dalam foto itu Moeldoko tampak duduk di salah satu kursi yang berjajar di depan. Kemudian di belakangnya ada beberapa orang yang berdiri. Lin Neumann disebutkan berada di antara orang-orang yang berdiri tersebut

Moeldoko pun mengklarifikasi foto yang diunggah Rachland. Ia membeberkan cerita di balik fotonya bersama co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Baca juga: Profil Moeldoko, Panglima TNI Era SBY yang Dituding Hendak Kudeta AHY

Moeldoko menceritakan, foto itu diambil pada 2 Mei 2018 lalu. Saat itu, Moeldoko menerima Kadin Amerika yang bernama American Chamber of Commerce Indonesia (AmCham Indonesia). Kebetulan, Lin Neumann merupakan ketua AmCham Indonesia dan pimpinan delegasi.

"Jadi AmCham itu ingin mendengar dari saya tentang perkembangan politik dan keamanan di Indonesia. Ya, saya jelaskan. Saya pastikan, sebagai mantan Panglima TNI yang mempunyai naluri sangat kuat melihat situasi, saya pastikan kepada mereka para pengusaha Amerika untuk tidak takut datang ke Indonesia," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, tidak mengetahui Lin Neumann adalah sekaligus pemilik Asia Sentinel. Bahkan, ia tidak mengetahui bahwa ada perusahaan media massa di Hong Kong bernama Asia Sentinel.

Moeldoko juga mengaku, selama acara diskusi sekitar 45 menit itu, ia sama sekali tidak berbicara secara personal dengan Neumann.

"Saya enggak sempat berkomunikasi people to people ya karena waktunya terbatas. Jadi habis kasih ceramah, makan saja saya enggak sampai selesai, langsung saya tinggal pulang karena ada acara berikutnya," ujar Moeldoko.

Sebelum meninggalkan lokasi pertemuan, Moeldoko sempat berfoto bersama sejumlah delegasi AmCham Indonesia, termasuk dengan Neumann. Foto itu diunggah ke dalam situs resmi KSP.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

Halaman:


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com